KUTAI TIMUR – Pertumbuhan ekonomi Kutai Timur yang mencapai 9,82 persen pada 2024 dan besarnya APBD setiap tahun tidak sejalan dengan penurunan angka kemiskinan. Data BPS mencatat 37,11 ribu jiwa atau 8,81 persen penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini memicu kritik tajam dari Anggota Komisi C DPRD Kutim, Novel Tyty Paembonan.
Novel menilai ada persoalan dalam pengelolaan program pengentasan kemiskinan. “Kalau daerah sekelas Kutai Timur ini, dengan APBD yang cukup besar tiap tahun, tapi angka kemiskinan tidak juga turun, saya mau katakan pasti ada yang salah dalam pengelolaan,” ujarnya. Ia menyebut pemerintah terlalu bergantung pada bantuan instan seperti sembako dan subsidi.
Menurutnya, pendekatan itu tidak menyelesaikan akar masalah. “Program semacam itu hanya menolong sementara. Setelah itu mereka kembali miskin lagi. Harusnya ada program yang menyasar kemandirian masyarakat,” tegasnya. Novel mendorong pemerintah membuat pelatihan keterampilan konkret untuk pemuda dan ibu rumah tangga agar memiliki bekal ekonomi.
Tidak hanya itu, Novel menilai pola pikir masyarakat juga perlu dibenahi. “Masih ada yang sehat dan kuat tapi malah minta-minta di perempatan. Ini ironi. Pemerintah harus hadir, bukan hanya memberi, tapi juga mendidik dan mendampingi,” katanya. Ia bahkan menyoroti warga yang salah memilih prioritas kebutuhan. “Anaknya kurus, sakit-sakitan, tapi orang tuanya beli motor. Ini pola pikir yang harus dibenahi,” tambahnya.
Novel menegaskan DPRD terus menjalankan fungsi pengawasan melalui reses dan kunjungan lapangan. Namun ia mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada program populis. “Kalau hanya bagi-bagi bantuan tanpa strategi jangka panjang, masyarakat akan semakin bergantung. Kita harus beri semangat bahwa mereka bisa mandiri,” pungkasnya.(Yuristio)
