KUTAI TIMUR – Guyuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup tinggi didapatkan oleh Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tiga tahun terakhir ini. Tidak tanggung-tanggung nilainya cukup besar bagi sebuah kabupaten yang sebentar lagi akan berusia 24 tahun ini.
Tercatat sampai dengan APBD Perubahan 2022 lalu, alokasi anggaran Kabupaten Kutai Timur tembus di angka Rp4 triliun lebih dan meningkat dua kali lipat di tahun 2023 yang mencapai Rp9,7 triliun. Sedangkan di tahun ini, APBD murni sudah menyentuh angka Rp9,1 triliun. Bahkan angka ini diprediksi terus bertambah sampai dengan APBD Perubahan bisa mencapai Rp12 triliun.
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Asti Mazar, menyebut, dengan alokasi anggaran yang cukup besar bagi Kabupaten Kutai Timur diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan terutama infrastruktur dasar yang sudah sejak lama di nanti oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di wilayah pedalaman.
Namun di sisi lain, politisi dari Partai Golkar ini menyebut, Pemerintah Daerah masih memiliki persoalan lain yang harus segera diselesaikan, yakni terkait lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola anggaran yang cukup besar dimiliki oleh daerah saat ini.
“Contoh, ada dua Dinas yang paling sering lambat jalan, Perkim dan PUPR, dan kalau ditanya pasti jawabanya pasti kekurangan personil. Ya saya jawab kenapa nggak ditambah?. Jawabannya, mereka memerlukan SDM yang sudah memiliki kualifikasi tertentu, ini yang masih menjadi PR (pekerjaan rumah), dan ini (kekurangan SDM) mereka akui,” ujarnya.
Menurut bendahara DPD Partai Golkar Kutai Timur ini, keterbatasan SDM bukan menjadi alasan Pemerintah Daerah untuk tidak bisa bekerja secara maksimal. Terlebih dengan anggaran cukup besar dimiliki oleh daerah saat ini, hendaknya pemerintah terus menggenjot dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya dimiliki untuk menuntaskan program pembangunan yang sudah dicanangkan.
“Berkaca pada tahun sebelumnya, jangan sampai terjadi lagi Silpa (sisa lebih penghitungan anggaran), tapi kita juga harus optimis, dan tugas kami (DPRD) mengawasi dan mengingatkan serta mendorong agar pemerintah terus bekerja secara maksimal,” ujarnya. (Adv-DPRD/Tj)
