KUTAI TIMUR – Anggota DPRD Kutim, Ramadhani, menyoroti tentang program pembangunan tentang penyediaan 50.000 lapangan pekerjaan yang menjadi salah satu program yang di gaungkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang (ASKB) saat berkampanye.
Dirinya tidak melihat adanya keseriusan yang ditunjukan oleh Pemkab Kutim terkait daya dukung anggaran yang tidak memadai diberikan kepada Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans sebagai sarana untuk pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), hal itu diketahui usai Sekretaris Disnakertrans, Peter Buyang, mengaku hanya mendapatkan anggaran dari APBD tingkat dua sebesar Rp 250 juta.
“Besar pasak daripada tiang. Kenapa, kalau pemerintah mau meningkatkan kualitas (SDM) harusnya bisa didukung dengan anggaran yang cukup,“ ujarnya, Senin (11/7/2022).
Menurutnya, kalau memang program pemerintah daerah ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar termasuk mengakomodir tenaga kerja lokal yang belum mempunyai keahlian yang dibutuhkan oleh dunia industri, harusnya diimbangi dengan alokasi anggaran yang cukup untuk sarana pengembangan dan peningkatan kualitas SDM agar mampu bersaing dalam dunia kerja.
“Mau nggak mau anggaran harus dibesarkan, kalau memang tujuan pemerintah mau kesana,“ tegasnya
Politisi Partai Persatuan Pembangunan yang duduk di Komisi D tersebut juga meminta program penyediaan lapangan pekerjaan jangan hanya menjadi agenda seremonial semata, harus bisa diwujudkan dengan didukung komitmen anggaran yang memadai, mengingat proses pengembangan kualitas SDM perlu proses yang panjang dan berjenjang. Selain itu, Kutim merupakan daerah yang sangat diminati oleh para investor untuk melakukan kegiatan usahanya sehingga pemerintah perlu menyiapkan tenaga kerja lokal yang handal dan mumpuni untuk bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar dearah.
“Tolong Dinakertrans, sampaikan program ini di Banggar nanti saya akan perjuangkan,“ pungkasnya. (Adv-DPRD/Tj)
