JAKARTA – Raksasa teknologi Google akhirnya mengakui bahwa laporan buletin keamanan kuartal III 2026 terkait penghapusan massal lebih dari 19 ribu kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia belum disertai penjelasan pendukung yang memadai sehingga rentan memicu salah tafsir di ruang publik.

Pengakuan tersebut disampaikan perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara saat dipanggil Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Kamis (19/11/2026). Pemanggilan ini merupakan buntut dari rilis buletin keamanan Google tertanggal 30 Oktober 2026 yang menuai sorotan karena minim transparansi metodologi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, menegaskan bahwa tindakan moderasi konten berskala masif tidak boleh dilakukan secara tertutup tanpa parameter yang dapat diuji akuntabilitasnya.

“Pada pertemuan siang kemarin, kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh mengenai parameter dan metode untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi,” ujar Mediodecci dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Komdigi menuntut rincian teknis secara menyeluruh, mulai dari metodologi deteksi, proses peninjauan, porsi peran antara algoritma mesin dan peninjau manusia, tingkat akurasi hingga potensi kesalahan deteksi (false positive), serta dasar pelabelan kategori topik konten.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Google berdalih bahwa penindakan terhadap belasan ribu kanal itu merujuk pada kebijakan spam di platform YouTube. Namun, saat dimintai klarifikasi awal mengenai apakah Google mampu melacak asal operator jaringan tersebut—apakah berada di dalam negeri atau luar negeri—perwakilan Google mengaku perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim penyusun buletin di tingkat global.

Tantang Berantas Jaringan Judi Online dan Pornografi

Di tengah perdebatan soal transparansi penutupan belasan ribu kanal tersebut, Komdigi justru melontarkan tantangan balik kepada raksasa digital asal Amerika Serikat itu. Jika Google mengklaim memiliki teknologi canggih untuk mendeteksi operasi jaringan terkoordinasi, kemampuan serupa didesak untuk segera dikerahkan memberantas kejahatan digital yang nyata-nyata meresahkan masyarakat Indonesia.

“Dengan kemampuan deteksi yang telah ditunjukkan, kami justru meminta Google dan YouTube juga dapat menerapkannya untuk mendeteksi dan menindak jaringan akun yang secara terkoordinasi mempromosikan judi online atau menyebarkan konten pornografi,” tegas Mediodecci.

Sebelumnya, Komdigi mencermati secara kritis laporan Google mengenai terminasi lebih dari 19 ribu kanal YouTube tersebut. Meskipun pemerintah mendukung penuh pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik, Komdigi menilai laporan sebesar itu wajib diuji agar tidak terjadi kesalahan atribusi maupun penafsiran keliru yang dapat mencederai ruang demokrasi.

Komdigi menekankan bahwa prinsip tata kelola moderasi konten yang adil dan transparan mutlak diperlukan guna melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia secara menyeluruh—baik bagi kelompok yang mendukung maupun yang mengkritik pemerintah.(rls/mn)

Loading