KUTAI TIMUR – Mediasi antara manajemen PT Bagong Dekaka Makmur dan perwakilan pekerja terkait perubahan skema pengupahan berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Pekerja menolak skema baru yang ditawarkan perusahaan karena dinilai berpotensi menurunkan pendapatan secara signifikan dibandingkan sistem sebelumnya.
Pertemuan yang dimediasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tersebut berlangsung di aula pertemuan Distransnaker, Rabu (11/11/2026). Agenda mediasi secara khusus membahas perubahan sistem pengupahan, terutama bagi pekerja yang bertugas sebagai pengemudi atau driver.
Human Capital & General Services (HCGS) PT Bagong Dekaka Makmur, Danny Shevarivo Pratama, mengatakan perubahan skema pengupahan merupakan bagian dari upaya perusahaan membenahi sistem pembayaran agar lebih terstruktur dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Namun, pembahasan dalam mediasi belum menghasilkan kesepakatan. Perusahaan berencana melanjutkan komunikasi dengan pekerja melalui mekanisme perundingan bipartit.
“Kami menawarkan skema baru, namun memang masih belum disepakati sehingga ke depan kita akan melakukan bipartit,” kata Danny usai mengikuti mediasi.
Menurut dia, selama ini perusahaan masih menerapkan pola pengupahan berdasarkan kebiasaan lama, termasuk komponen upah lembur otomatis. Melalui skema baru, perusahaan ingin menyesuaikan sistem pembayaran agar lebih terukur berdasarkan pekerjaan dan kinerja.
Danny menyebut perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk memperjelas komponen pendapatan yang diterima pekerja. Meski demikian, dia belum merinci komponen maupun besaran nominal skema baru yang ditawarkan.
Dia mengatakan salah satu tuntutan pekerja adalah peningkatan pendapatan dibandingkan sistem sebelumnya. Perbedaan pandangan mengenai perhitungan komponen upah tersebut menjadi salah satu penyebab belum tercapainya kesepakatan.
Di sisi lain, perwakilan pekerja menilai perusahaan belum membuka ruang diskusi secara memadai dalam proses mediasi. Sekretaris Pengurus Pusat Federasi Buruh Militan–Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (PP-FPBM-KASBI) Kabupaten Kutim, Yoakim Ave Bentara, menyayangkan tidak adanya pemaparan terperinci mengenai skema pengupahan yang ditawarkan.
Menurut Yoakim, perusahaan hanya menyampaikan bahwa skema baru telah disosialisasikan kepada pekerja. Namun, dalam pertemuan mediasi tidak ada presentasi yang menjelaskan secara terbuka komponen, besaran, maupun perhitungan upah tersebut.
“Deadlock-nya ternyata pihak pelapor PT Bagong Dekaka Makmur dalam permohonan mediasinya per hari ini tidak ada persiapan atau tidak membuka diri untuk melakukan diskusi untuk mencapai kesepakatan,” ungkap Yoakim.
Dia menegaskan, penolakan pekerja didasarkan pada kekhawatiran terhadap penurunan pendapatan yang dinilai cukup besar jika skema baru diterapkan.
“Skema pengupahan ini penurunannya cukup signifikan sehingga teman-teman pekerja menolak skema yang baru ini,” tegasnya.
Yoakim menilai perundingan bipartit maupun mediasi tripartit tidak seharusnya hanya menjadi formalitas administratif. Kedua mekanisme tersebut harus memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan kepentingan dan membahas solusi secara terbuka.
Selain menolak skema pengupahan baru, Yoakim meminta Distransnaker Kutim konsisten menjalankan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dia berpandangan, persoalan yang muncul tidak hanya menyangkut perbedaan perhitungan upah, tetapi juga berkaitan dengan dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Karena itu, pihaknya meminta persoalan tersebut ditangani pengawas ketenagakerjaan sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurut Yoakim, persoalan tersebut juga berkaitan dengan nota pemeriksaan pertama atau nota periksa satu yang menjadi bagian dari rangkaian munculnya perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja.
Yoakim menegaskan, pihaknya siap membawa persoalan tersebut kepada pengawas ketenagakerjaan agar dugaan pelanggaran norma dapat diperiksa lebih lanjut.
“Kami menganggap karena ini murni adalah pelanggaran normatif menuju pelanggaran normatif maka berprosesnya harus di pengawas ketenagakerjaan,” ujarnya.
Dalam mediasi tersebut, Kabag Human Capital PT Pamapersada Nusantara (PAMA) Site KPC, Tri Rahmat Sholeh, turut memberikan penjelasan mengenai hubungan kerja sama antara PAMA dan PT Bagong Dekaka Makmur.
Tri mengatakan PAMA hadir karena mendapat undangan dari Distransnaker Kutim. Kehadiran tersebut, menurut dia, merupakan bentuk penghormatan terhadap undangan sekaligus itikad baik perusahaan untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan kerja sama dengan PT Bagong.
Dia menjelaskan, hubungan kedua perusahaan didasarkan pada perjanjian penyewaan unit transportasi untuk memenuhi kebutuhan antarjemput karyawan PAMA di area operasional Sangatta.
Dalam kerja sama tersebut, pengelolaan hubungan industrial, termasuk urusan ketenagakerjaan dan pengupahan pekerja, menjadi tanggung jawab PT Bagong.
“Dalam kerja sama itu, kami 100 persen melihat bahwa kami membutuhkan sarana transportasi untuk antarjemput karyawan. Lebih dari itu, pengelolaan aspek hubungan industrial menjadi tugas dan tanggung jawab Bagong,” jelas Tri.
Meski demikian, PAMA mengaku tetap menjalankan pembinaan terhadap mitra kerja. Salah satunya dengan membantu memfasilitasi pertemuan manajemen PT Bagong dan pekerja hingga menghasilkan perjanjian bersama (PB).
Dalam proses tersebut, PAMA hadir sebagai saksi untuk menyaksikan kesepakatan yang dibuat kedua pihak. Tri berharap manajemen PT Bagong dan pekerjanya dapat menjalankan isi perjanjian bersama yang telah disepakati.
“Kami menjelaskan kepada mediator bahwa fungsi kami sebatas sebagai saksi. Kami ikut menyaksikan perjanjian bersama mereka dan berharap para pihak bisa menjalankan PB yang sudah disepakati,” ujarnya.
Tri menegaskan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan urusan internal PT Bagong dan para pekerjanya. Kedua pihak diharapkan dapat mencari jalan keluar yang menguntungkan bersama atau win-win solution.
Meski bukan pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap perselisihan tersebut, Tri mengakui persoalan internal PT Bagong berdampak terhadap operasional PAMA. Gangguan terjadi ketika unit transportasi yang disewa tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya untuk melayani kebutuhan antarjemput karyawan.
“Dampaknya kepada kami tentu ada gangguan. Unit yang seharusnya kami sewa tidak bisa beroperasi sebagaimana mestinya untuk menjemput karyawan sesuai perjanjian kerja sama. Faktanya, beberapa waktu sempat terjadi kendala dan itu sangat mengganggu,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, manajemen PAMA telah melakukan evaluasi terhadap perjanjian kerja sama dengan PT Bagong. Tri juga memastikan terdapat mekanisme penghargaan dan sanksi (reward and punishment) dalam kontrak kedua perusahaan.
Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran kontrak atau wanprestasi, PAMA akan mengambil langkah sesuai ketentuan perjanjian.
“Jika memang hasil penilaian dan analisis manajemen kami menyimpulkan terjadi wanprestasi, tentu secara kontrak kami akan menyampaikan kepada pihak PT Bagong secara profesional,” tegas Tri.(Q/The)
