KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memasukkan pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu indikator penting dalam pembangunan 2026. Penguatan tata kelola keuangan ditempatkan bersama reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sekretaris Bappeda Kutai Timur, M. Syaiful, menjelaskan pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian penting untuk memastikan program pembangunan berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Dalam target RKPD 2026, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ditargetkan mencapai 76,23. Target tersebut menjadi bagian dari misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tangguh dan berintegritas. Pemerintah juga menargetkan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dari 70,35 pada baseline 2024 menjadi 73 pada 2026.
“Selain itu, Nilai SAKIP ditargetkan mencapai 66,72 dan Indeks Integritas Pemerintah ditargetkan menjadi 65,11,” katanya.
Syaiful menjelaskan kualitas pengelolaan keuangan berkaitan dengan kemampuan pemerintah memastikan sumber daya daerah digunakan sesuai prioritas pembangunan. Dalam paparan RKPD, pemerintah mencantumkan sejumlah strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Di antaranya perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan manajemen pajak daerah, peningkatan pengelolaan retribusi, penegakan peraturan daerah terkait pajak dan retribusi, serta optimalisasi aset daerah. Pemerintah juga mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dalam pembayaran pajak dan retribusi.
Peningkatan sarana teknologi informasi juga disiapkan untuk mendukung pembayaran pajak dan retribusi secara non-tunai. Selain itu, pemerintah ingin meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi serta memperkuat pengawasan pemungutan pajak dan retribusi.
Optimalisasi aset daerah, peningkatan kapasitas pengelola pendapatan, serta intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan juga menjadi bagian dari strategi. Pemerintah turut memasukkan optimalisasi manajemen kinerja BUMD/Perusda dan BLUD. Menurut Syaiful, peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan yang baik menjadi bagian dari fondasi pembangunan.
“Dengan target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 76,23, pemerintah memasukkan aspek keuangan sebagai salah satu indikator kinerja tata kelola pada 2026,” katanya. (Adv-kominfo/Ad)
