KUTAI TIMUR — Di antara ratusan satuan pendidikan yang tersebar di seluruh penjuru Kutai Timur, jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi sorotan utama Dinas Pendidikan (Disdik) Kutim dalam agenda perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) tahun 2026. Bukan tanpa alasan — dari total 702 satuan pendidikan yang ada, kondisi fisik jenjang PAUD dinilai paling banyak membutuhkan intervensi dibandingkan SD dan SMP.
Kepala Disdik Kutim, Mulyono, memerinci komposisi 702 satuan pendidikan tersebut: lebih dari 300 unit PAUD, 240 SD, dan 94 SMP. “SMP secara umum sudah hampir semuanya bagus. SD sebagian besar sudah bagus. PAUD yang paling banyak butuh kita maksimalkan,” ujar Mulyono.
Meski PAUD mendominasi kebutuhan intervensi, Mulyono menegaskan perbaikan sarpras di jenjang SD dan SMP tidak lantas dihentikan. Prioritas tetap ditentukan berdasarkan tingkat urgensi kondisi fisik masing-masing sekolah, dengan dua kategori utama yang akan dieksekusi: penambahan ruang belajar baru dan rehabilitasi bangunan dengan kerusakan berat.
“Yang sangat urgen tetap kita utamakan. Penambahan ruang belajar itu urgen. Rehab yang sudah rusak berat, datanya sudah ada,” katanya.
Pendekatan berbasis data semacam ini sejalan dengan mekanisme Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang didorong Kemendikdasmen secara nasional, di mana pemerintah daerah memanfaatkan agregasi data rapor pendidikan untuk memetakan disparitas mutu antarwilayah kecamatan. Sekolah dengan indikator sarana-prasarana bermasalah — biasa ditandai “merah” dalam rapor pendidikan — semestinya mendapat prioritas pendampingan dan alokasi anggaran lebih dulu, sebuah logika yang tampak pararel dengan langkah Disdik Kutim menyasar PAUD sebagai prioritas berdasarkan data kondisi fisik riil di lapangan.
Perhatian pada jenjang PAUD juga relevan dengan salah satu indikator SPM dan rapor pendidikan tingkat kabupaten/kota, yakni akreditasi PAUD minimal B dan tingkat partisipasi anak usia dini dalam layanan pendidikan — dua hal yang sangat dipengaruhi oleh kelayakan sarana dan prasarana fisik satuan PAUD itu sendiri.
Mulyono tidak menutupi bahwa di tengah tekanan efisiensi anggaran 2026, komponen belanja fisik menjadi sektor yang paling banyak mengalami pengurangan dibanding pos-pos lain seperti insentif guru dan beasiswa siswa yang tetap dipertahankan penuh. Meski begitu, ia memastikan alokasi sarpras tetap ada — mencakup pembangunan baru, rehabilitasi, maupun penambahan fasilitas yang sudah ada (existing).
“Fisik memang paling banyak berkurangnya. Tapi tetap ada, disesuaikan. Yang utama alat ukur kinerja dulu kita masukkan, sisanya baru ke fisik,” pungkasnya.
Strategi memprioritaskan capaian alat ukur kinerja — SPM bidang pendidikan dan rapor pendidikan nasional — sebelum mengalokasikan sisa anggaran ke pembangunan fisik ini menjadi pola yang konsisten diterapkan Disdik Kutim di berbagai program tahun 2026, sebagai jalan tengah menjaga layanan pendidikan dasar tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan fiskal daerah. (Adv-kominfo/Ad)
