KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Kaltim Prima Coal (KPC) terkait pemanfaatan Bandara Tanjung Bara, yang selama ini berstatus bandara khusus perusahaan, untuk kepentingan yang lebih luas.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kutai Timur, Poniso Suryo Renggono, menyebut MOU tersebut ditindaklanjuti dengan kerja sama teknis antara Dishub selaku pihak yang memfasilitasi kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemanfaatan bandara tersebut. “Sudah ada perjanjian kerja sama yang sudah saya tandatangani kemarin, setelah MOU dengan Pak Bupati,” ujarnya.

Poniso menjelaskan, karena Bandara Tanjung Bara bukan aset milik pemerintah daerah, Dishub tidak memiliki kewenangan penuh atas pengelolaannya. Namun pemerintah daerah meminta kontribusi dari KPC terkait keberadaan fasilitas tersebut di wilayah Sangatta, khususnya untuk kebutuhan mendesak pemerintahan maupun masyarakat.

“Kita minta kontribusinya karena keberadaannya itu ada di Sangatta. Kita enggak punya kewenangan, tapi kita minta slot, kita minta kontribusi,” katanya.

Salah satu poin yang didorong dalam kerja sama tersebut adalah perpanjangan runway Bandara Tanjung Bara sekaligus membuka akses penggunaan bandara bagi masyarakat umum, mengingat statusnya saat ini masih tergolong bandara khusus. Poniso menyebut kajian terkait perpanjangan runway telah rampung dan menjadi bagian dari kesepakatan kerja sama yang sudah disusun bersama KPC.

Selain itu, untuk Bandara Miau Baru di Muara Wahau, Poniso menjelaskan kebutuhan perpanjangan runway berkaitan dengan pemagaran dan penyediaan sarana-prasarana, mengingat lahan di sekitar bandara berpotensi menyempit seiring bertambahnya kebutuhan lahan masyarakat maupun perusahaan dari waktu ke waktu.

Untuk merealisasikan hal itu, Dishub telah mengusulkan kepada Bupati Kutai Timur agar mengundang seluruh stakeholder atau perusahaan yang beroperasi di Muara Wahau guna berbagi kontribusi dalam perbaikan bandara tersebut. “Masing-masing perusahaan punya peran. Kita kontribusi untuk perbaikan Bandara Uyang Lahai, tapi yang memakai itu kan perusahaan juga,” kata Poniso. (Adv-kominfo/Ad)

Loading