KUTAi TIMUR – Tingginya arus pekerja migran di sektor perkebunan kelapa sawit disebut menjadi salah satu faktor yang turut menyumbang angka Keluarga Risiko Stunting (KRS) di sejumlah kecamatan penghasil sawit di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), salah satunya Kecamatan Telen.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala DPPKB Kutim, Yuriansyah, mengungkapkan temuan itu muncul dalam forum Kampung Keluarga Berkualitas (KMD) di Kecamatan Telen, saat salah satu kepala desa menyampaikan bahwa penyumbang KRS di wilayahnya adalah tenaga kerja pendatang dari luar daerah yang tidak memiliki penghasilan tetap maupun tempat tinggal layak. Namun demikian, Yuriansyah menegaskan data pasti terkait jumlah dan sebaran KRS dari kelompok pekerja migran ini masih dalam proses inventarisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang tersebar di setiap kecamatan.
“Ada indikasi penyebab KRS di Telen adalah masuknya tenaga kerja pendatang yang memang kondisinya masih belum stabil secara finansial, ini adalah bentuk input dari salah satu kepala desa saat tim kami melakukan penyuluhan di sana,” katanya.
Kecamatan Telen selama ini dikenal sebagai salah satu basis perkebunan kelapa sawit di Kutim, dengan sedikitnya lima perusahaan sawit skala besar beroperasi di wilayah itu dengan luas izin lokasi mencapai puluhan ribu hektare. Riset dari sejumlah lembaga pemantau ketenagakerjaan sawit nasional sebelumnya juga mencatat pola rekrutmen buruh migran antarpulau di sektor perkebunan sawit kerap dilakukan tanpa prosedur yang jelas, dengan upah tidak menentu dan minim jaminan kerja layak, sehingga kelompok pekerja ini rentan berada dalam kondisi ekonomi tidak stabil begitu tiba di lokasi kerja.
Kondisi tempat tinggal dan penghasilan yang tidak menentu pada pekerja pendatang inilah yang menurut DPPKB berpotensi memenuhi kriteria keluarga risiko stunting, khususnya dari sisi sanitasi dan stabilitas ekonomi rumah tangga.
Yuriansyah menyebut data by name by address terkait keluarga pekerja migran berisiko stunting akan menjadi bahan evaluasi lanjutan DPPKB bersama PLKB di lapangan. Temuan ini membuka ruang bagi penelusuran lebih jauh terkait keterkaitan antara kondisi kerja di sektor perkebunan sawit dengan tingginya angka KRS di kecamatan-kecamatan berbasis perkebunan di Kutim.
“Kami akan terus melakukan validasi dan pemutakhiran data KRS, kami juga akan mencoba menelusuri informasi dari kades terkait pekerja pendatang di sektor sawit,” ucapnya. (Adv-kominfo/Ad)
