KUTAI TIMUR – Pemerintah Desa Martadinata berencana mengembangkan pola pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan sistem simpan pinjam untuk petani menggunakan dana ketahanan pangan.
Kepala Desa Martadinata, Sutrisno, mengatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan seluruh kelompok tani untuk membahas bagaimana BUMDes dapat berjalan berkelanjutan tanpa harus terus disokong anggaran desa setiap tahunnya.
“Kami tawarkan kepada petani, dana desa yang di dalamnya ada kewajiban ketahanan pangan 20 persen, bagaimana kalau ini dikelola oleh BUMDes dan hasilnya masyarakat juga yang merasakan,” ujar Sutrisno saat ditemui awak media di Kantor Desa Martadinata, Kamis (20/11/2025) sore.
Konsep yang direncanakan adalah sistem simpan pinjam khusus untuk petani dengan pembayaran pascapanen. “Bentuknya simpan pinjam ke petani, jadi bayarannya setelah pascapanen. Kapan dibayar petani setelah panen, baru hitung-hitungan yang diambil racun atau pupuk, hasil pertaniannya berapa, baru dibayarkan ke BUMDes,” jelasnya.
Namun, rencana ini belum final karena masih memerlukan koordinasi dengan pemerintah tingkat atas untuk memastikan tidak ada pelanggaran aturan. “Belum fix karena harus koordinasi ke tingkat lebih atas lagi, boleh tidak kalau demikian,” katanya.
Saat ini, BUMDes Desa Martadinata mengelola dua unit usaha aktif, yaitu minimarket dan tabung gas LPG. Sutrisno mengakui bahwa pengembangan BUMDes di desa bukanlah hal mudah karena harus melalui Musyawarah Desa.
“Apapun program yang ada di desa tentu kita harus lewat Musdes. Walaupun tawaran-tawaran sudah kita sampaikan, tetapi peserta Musdes beda juga keinginan, tentu yang kita jalankan adalah suara terbanyak,” ungkapnya.
Sebelumnya, BUMDes sempat mengelola simpan pinjam umum, namun ditutup karena mengalami kredit macet. “Namanya masyarakat ketika dananya dari desa, ini dianggap hak kita juga. Jadi ada selisih pemahaman antara simpan pinjam desa dengan perbankan, sehingga banyak yang tidak bayar,” jelasnya.
Sutrisno berharap dengan pola baru yang lebih terstruktur dan fokus pada sektor pertanian, BUMDes dapat berkembang dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Minimal BUMDes bisa jalan dan pengurusnya bisa dapat hasil. Kalau sudah ada keuntungan baru kita masukkan ke PADes,” pungkasnya.(Adv-Kominfo/Q)
