KUTAI TIMUR – Sebanyak 191 sekolah di 18 kecamatan Kabupaten Kutai Timur mulai menikmati layanan internet gratis pada November 2025 setelah perangkat yang dipasang tahun lalu akhirnya mendapat alokasi kuota.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kutai Timur, Ronny Bonar yang didampingi Hasanuddin, Fungsional Bidang TIK, menjelaskan perangkat internet untuk 191 sekolah negeri tersebut sebenarnya sudah terpasang sejak tahun 2024 dalam program anggaran perubahan. Namun karena ketiadaan anggaran untuk kuota, internet baru bisa diaktifkan November 2025.
“Tahun 2024 di anggaran perubahan, 191 sekolah sudah terpasang perangkatnya. Tapi anggarannya baru ada di perubahan Oktober ini, jadi November baru bisa berfungsi,” ungkap Ronny Bonar, Selasa (18/11/2025).
Ia mengakui sempat terjadi kegaduhan dari Maret hingga sebelum November karena perangkat internet tidak berfungsi. Bukan karena rusak, namun karena tidak ada kuota. Untuk mengatasi keluhan tersebut, pihaknya meminta bantuan provider lama untuk backup minimal saat ujian berlangsung.
“Provider lama membantu mengisi kuota walau tidak maksimal, tapi untuk ujian sudah bisa dilewati. Ini bentuk CSR mereka,” jelasnya.
Kini dengan anggaran yang sudah tersedia, kuota internet untuk 191 sekolah tersebut dijamin hingga empat bulan ke depan dengan kapasitas yang cukup besar. Sekolah SD dan SMP yang awalnya mendapat jatah 40 GB, kini ditingkatkan menjadi 1-2 TB tergantung kondisi dan kebutuhan.
Ronny menambahkan, pihaknya juga menambah 36 sekolah lagi yang menggunakan teknologi Starlink dan 39 sekolah yang memanfaatkan jaringan fiber optik yang sudah ada. Total kini ada 266 sekolah yang mendapat layanan internet dari Kominfo.
Untuk memastikan penggunaan yang optimal, Kominfo membuat manajemen internet dan aturan penggunaan. YouTube yang sebelumnya diblokir kini dibuka secara bertahap karena dibutuhkan untuk pembelajaran.
“Kita buat manajemen supaya tidak loss. Mana yang untuk administrasi, mana yang untuk pembelajaran seperti YouTube,” ujarnya.
Terkait keberlanjutan program ke depan, Ronny menyampaikan ada wacana dari Bappeda untuk mengalihkan pembiayaan internet sekolah ke dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah) yang dikelola Dinas Pendidikan, sementara internet desa dialihkan ke dana ADD dan DD. Namun hingga kini masih sebatas wacana dan menunggu keputusan Tim TAPD.
“Yang pasti dari sisi infrastruktur, kami tetap membantu. Kalau ada peralatan rusak, kami datangi dan perbaiki,” tegasnya. (Adv-Kominfo/Q)
