KUTAI TIMUR – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal saat ini dalam kondisi tidak aktif atau “mati suri”. Kepala Desa Benua Baru, Ahmad Benny, mengungkapkan rencana untuk melakukan musyawarah desa guna membentuk pengurus BUMDes yang baru.
“Saat ini seperti mati suri. Ditambah lagi kami didorong untuk pembangunan koperasi merah putih,” ungkap Benny, Senin (17/11/2025).
Menurutnya, ketua koperasi yang awalnya aktif kini mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik sehingga aktivitas BUMDes terhambat. Kondisi ini membuat pemerintah desa harus segera mengambil langkah untuk menghidupkan kembali BUMDes.
“Ketua koperasi kami kemarin awal-awal aktif, tapi selama beliau agak sakit-sakitan ini membuat aktivitasnya enggak terlalu jalan. Makanya rencana kami di desa akan melakukan musdes untuk membutuhkan ketua yang baru,” jelasnya.
Keberadaan BUMDes sebenarnya sangat penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, dengan potensi desa yang mayoritas dari perkebunan kelapa sawit, pemerintah desa kesulitan mengembangkan usaha karena tidak diberi ruang oleh perusahaan untuk membeli hasil sawit masyarakat.
“Bagaimana kami meningkatkan PADes sementara kami tidak dikasih ruang untuk melakukan pembelian sawit masyarakat,” keluh Benny.
Persyaratan untuk mendapatkan SPK (Surat Perintah Kerja) jual-beli buah sawit dinilai rumit dan tumpang tindih dengan koperasi yang sudah ada sebelumnya. Akibatnya, transaksi jual-beli sawit masyarakat dikuasai oleh perorangan yang mencari keuntungan sebesar-besarnya.
“Kalau perorangan itu untungnya mungkin lebih besar karena mereka mencari profit. Beda dengan kami di desa yang berbicara tentang peningkatan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Benny menjelaskan bahwa jika desa diberi izin membeli buah sawit, mereka hanya akan mengambil margin Rp200-300 per kilogram. Dengan demikian, petani akan mendapat harga yang lebih baik dibanding menjual ke tengkulak perorangan.
Selain menghidupkan kembali BUMDes, pemerintah desa juga tengah mengembangkan koperasi merah putih sebagai alternatif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun, tantangannya tetap sama, yakni keterbatasan akses untuk terlibat dalam rantai perdagangan sawit yang merupakan komoditas utama desa.
Benny berencana akan memanggil pihak perusahaan untuk membahas kontribusi dan peran mereka dalam pembangunan desa. Jika tidak ada respons positif, ia akan meminta bantuan DPRD untuk memediasi persoalan ini.
“Suatu saat akan kami panggil pihak perusahaan ke desa, bahkan kalau tidak ada tindak lanjutnya akan kami minta dihiringkan ke DPRD terkait seberapa besar kontribusi perusahaan terhadap warga sekitar,” tegasnya. (Adv-Kominfo/Q)
