KUTAI TIMUR – Kepala Desa Benua Baru, Ahmad Benny, menolak kategorisasi miskin ekstrem yang diterapkan di desanya. Menurutnya, indikator kemiskinan yang ditarik dari Jawa ke Kalimantan tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat setempat.
“Ini menjadi perdebatan kami kemarin saat rakor di kecamatan. Kalau indikatornya yang ditarik dari Jawa ke Kalimantan dengan indikator yang sama, mungkin boleh dikatakan daerah kami bukan masuk kategori miskin ekstrem,” tegas Benny, Senin (17/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa indikator miskin ekstrem seperti tidak memiliki rumah layak, tidak punya pekerjaan, dan tidak memiliki fasilitas apapun tidak ditemukan di Desa Benua Baru. Bahkan, warga yang dikategorikan miskin di desanya masih memiliki aset berupa kendaraan bermotor, rumah, dan tanah meskipun belum digarap.
“Miskin ekstrem itu yang seperti kita lihat di TV, yang tidak memiliki rumah, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki fasilitas. Tapi masyarakat kami, semiskin-miskinnya mereka masih punya motor, masih punya rumah, masih punya tanah,” ungkapnya.
Benny mengakui bahwa memang ada warga yang masuk kategori miskin, namun bukan miskin ekstrem. Kekurangan yang mereka hadapi lebih kepada akses pendidikan dan kesehatan. Beberapa anak yang lulus sekolah tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi, meskipun pendidikan hingga SMA sudah gratis.
“Paling itu saja, misalkan ketika sakit mereka kadang-kadang kesulitan untuk biaya menunggu pasien meskipun sudah ditanggung BPJS,” jelasnya.
Kondisi ekonomi masyarakat Desa Benua Baru saat ini cukup stabil karena mayoritas bekerja di perkebunan kelapa sawit dengan upah setara UMK (Upah Minimum Kabupaten). Sistem kerja harian yang dikalkulasi per bulan membuat pendapatan mereka relatif tetap.
Selain itu, masih ada sebagian warga yang bekerja di sektor lain seperti HTI (Hutan Tanaman Industri) di bagian nursery atau persemaian, serta yang bekerja borongan untuk pemupukan dan perawatan kebun.
Benny menekankan bahwa dalam satu rumah memang kadang terdapat satu hingga dua kepala keluarga, namun ini tidak serta merta membuat mereka masuk kategori miskin ekstrem. Yang diperlukan adalah program pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan sekadar pelabelan kemiskinan yang tidak sesuai konteks.
“Kalau di kata kedudukan miskin ya kami masih kekurangan, tapi bukan miskin ekstrem seperti yang didefinisikan,” tegasnya. (Adv-Kominfo/Q)
