KUTAI TIMUR – Kepala Desa Benua Baru, Ahmad Benny, mengkritik minimnya kontribusi perusahaan perkebunan dan HTI yang beroperasi di wilayahnya. Meskipun mayoritas masyarakat bekerja di sektor perkebunan sawit, peran aktif perusahaan dalam pembangunan desa masih sangat kurang.
“Secara pribadi, peran aktif dari pihak perusahaan itu agak kurang. Bahkan kami tidak tahu CSR-nya diarahkan ke mana dan untuk apa,” keluh Benny, Senin (17/11/2025).
Menurutnya, ada dua perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tersebut, yaitu satu perusahaan sawit dan satu perusahaan HTI. Namun, tidak ada program edukasi dari perusahaan terkait pemilihan bibit yang baik atau teknik penanaman yang benar kepada masyarakat.
Ketiadaan akses ini juga berdampak pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Desa tidak diberi ruang untuk membeli hasil sawit masyarakat karena persyaratan mendapatkan SPK (Surat Perintah Kerja) jual-beli buah sawit yang rumit dan tumpang tindih dengan koperasi sebelumnya.
“Kalau desa bisa beli buah sawit, kita hanya ambil margin Rp200-300 per kilogram. Tapi perorangan bisa ambil untung lebih besar karena mereka mencari profit, beda dengan desa yang fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat,” jelas Benny.
Kondisi ini membuat harga sawit menjadi keluhan utama masyarakat. Mayoritas pekerja sawit mendapat upah setara UMK dengan sistem harian yang dikalkulasi bulanan, ada pula yang bekerja borongan untuk pemupukan dan perawatan.
Benny menyatakan akan memanggil pihak perusahaan ke desa, dan jika tidak ada tindak lanjut, akan meminta bantuan DPRD untuk mempertanyakan kontribusi perusahaan terhadap warga sekitar.
“Bagaimana kami meningkatkan PADes sementara tidak diberi ruang untuk hal-hal seperti itu?,” tandasnya.
Untuk mengatasi keterbatasan PADes, desa berencana mengoptimalkan BUMDes yang saat ini kondisinya “mati suri” dan akan membentuk pengurus baru serta mengembangkan koperasi merah putih. (Adv-Kominfo/Q)
