BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap rencana ekspansi investasi, terutama yang menyangkut proyek strategis nasional. Hal ini disampaikan menyusul kunjungan koordinasi lanjutan ke PT Black Bear Resources Indonesia (BBRI), Kamis (15/5/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, bersama komisi gabungan DPRD, terkait rencana kerja sama PT Black Bear dengan PT Dahana dalam pengembangan industri bahan peledak.
Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP, Idrus, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana baik dan tidak ditemukan persoalan teknis berarti. Namun, pihaknya tetap menyoroti pentingnya pelibatan pemerintah daerah sejak awal, meski proses izin dikeluarkan di tingkat pusat.
“Rencana produksi bahan peledak ini cukup strategis. Jadi walaupun izinnya ke pusat, tetap perlu ada komunikasi ke daerah. Jangan sampai informasi penting baru diketahui daerah dari pihak lain,” tegas Idrus saat ditemui, Selasa (20/5/2025).
Dari hasil koordinasi, diketahui bahwa pengembangan produksi bahan peledak tersebut akan dilakukan melalui kerja sama operasional (joint operation) antara PT Black Bear dan PT Dahana. PT Black Bear akan menyediakan lahan, sementara PT Dahana menjadi pihak yang memiliki lisensi resmi terkait bahan peledak.
Meski demikian, perusahaan menyatakan bahwa rencana ini masih dalam tahap penjajakan dan belum ditetapkan waktu pelaksanaannya.
“Mereka belum bisa pastikan kapan mulai. Semuanya masih dalam proses perencanaan internal,” ujar dia.
Dalam pertemuan itu, DPMPTSP juga mengevaluasi kelengkapan izin seperti izin prinsip dan dokumen lingkungan milik PT Dahana, serta izin lokasi milik PT Black Bear. Semua poin tersebut menjadi penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan regulasi.
Idrus menyebut, komunikasi yang sempat tidak tersambung antara pusat, daerah, dan perusahaan, telah diluruskan melalui pertemuan ini. Ia berharap ke depan, setiap agenda ekspansi usaha yang berdampak signifikan bisa dikoordinasikan sejak awal demi keterbukaan dan ketertiban administrasi.
“Intinya, kami mendukung investasi, tapi semua pihak perlu saling terbuka dan terkoordinasi. Apalagi ini menyangkut bahan peledak yang sensitif secara regulasi dan keamanan,” tutupnya. (Adv/NU)
