KUTAI TIMUR – Komisi B DPRD Kutai Timur mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan program ketahanan pangan daerah, menyusul pernyataan Dinas Ketahanan Pangan tentang pendekatan multi sektor dalam program Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
“Pendekatan multi sektor yang disampaikan Dinas Ketahanan Pangan sudah tepat, namun DPRD melihat masih ada celah dalam koordinasi antar dinas terkait. Kita butuh mekanisme koordinasi yang lebih kuat dan terstruktur untuk mengintegrasikan program-program dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan,” ungkap Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, David Rante.
DPRD terangnya, memandang perlu dibentuk tim koordinasi khusus yang melibatkan seluruh dinas terkait untuk memastikan program B2SA berjalan efektif. “Kami mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan yang beranggotakan perwakilan dari setiap dinas terkait, termasuk Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan,” jelasnya.
Dewan ini juga menyoroti pentingnya pemerataan program di seluruh wilayah Kutai Timur. “Diversifikasi pangan harus menyentuh hingga ke pelosok desa. Jangan sampai program B2SA hanya terpusat di wilayah perkotaan,” tegasnya.
Terkait program Gemar Makan Ikan, DPRD mendorong adanya kajian komprehensif tentang potensi perikanan darat dan laut di Kutai Timur. “Kita punya potensi perikanan yang besar, baik darat maupun laut. Ini harus dioptimalkan untuk mendukung ketahanan pangan,” imbuhnya.
DPRD juga meminta agar program peningkatan SDM yang telah dilakukan enam kali sepanjang tahun 2024 dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Pelatihan yang dilakukan harus benar-benar menghasilkan SDM yang mampu mengimplementasikan program ketahanan pangan secara komprehensif,” pungkasnya.
“Kami akan mengawal implementasi program multi sektor ini melalui fungsi pengawasan dan anggaran DPRD. Yang terpenting adalah memastikan program ini memberikan manfaat nyata bagi ketahanan pangan masyarakat Kutai Timur,” tutupnya. (Q/Adv-DPRD)
