KUTAI TIMUR – Komisi B DPRD Kutai Timur meminta Dinas Ketahanan Pangan untuk lebih transparan dalam melaporkan pencapaian program kerja tahun 2024 yang diklaim mencapai 90%. Dewan menilai perlu ada audit independen dan pelaporan detail untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran dalam program ketahanan pangan.
“Target pencapaian 90% yang disampaikan Dinas Ketahanan Pangan perlu dibuktikan dengan data-data konkret di lapangan. Kami meminta adanya laporan terperinci terkait realisasi program, khususnya program B2SA dan peningkatan SDM yang menjadi fokus utama,” ungkap anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, Yoseph Udau.
Dewan dari Partai Amanat Nasional ini mengapresiasi pelaksanaan enam kali pelatihan untuk peningkatan SDM, namun mempertanyakan efektivitas program tersebut terhadap peningkatan ketahanan pangan di masyarakat. DPRD mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap dampak pelatihan yang telah dilaksanakan.
“Pelatihan SDM harus benar-benar berdampak pada peningkatan kapasitas pegawai dan mitra kerja. Kami akan melakukan pengawasan ketat terhadap output dari setiap program pelatihan yang telah dilaksanakan,” tambahnya.
Terkait program B2SA, ia meminta agar distribusi bantuan telur dan susu dilakukan secara tepat sasaran dengan memperhatikan data terpadu kesejahteraan sosial. Dewan juga mendorong adanya pendampingan intensif pasca pemberian bantuan.
“Program bantuan harus disertai dengan monitoring berkelanjutan. Kami akan mengawal agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kutai Timur. DPRD Kutai Timur berkomitmen mengawal program ketahanan pangan melalui fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (Q/Adv-DPRD)
