KUTAI TIMUR – Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur mendorong Dinas Pariwisata untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur wisata yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Dewan menilai pembangunan fasilitas pendukung wisata harus memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan warga sekitar destinasi.
“Kami mengapresiasi langkah Dispar membangun berbagai fasilitas seperti gazebo, toilet, pujasera, dan cabin house. Namun yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana infrastruktur ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat lokal,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Kutim, Muhammad Ali.
Dewan ini menekankan pentingnya melibatkan UMKM lokal dalam pengelolaan fasilitas yang dibangun. “Pembangunan pujasera misalnya, harus diprioritaskan untuk pelaku usaha lokal. Jangan sampai justru dikuasai pengusaha dari luar daerah,” tegas anggota dewan tersebut.
DPRD menurut Ali juga meminta Dispar untuk memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pembangunan infrastruktur wisata. “Perlu ada kajian mendalam tentang biaya pemeliharaan dan mekanisme pengelolaan fasilitas yang dibangun. Kita tidak ingin ada infrastruktur yang terbengkalai karena tidak ada maintenance yang baik,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dispar Kutim, Nurullah, menyatakan bahwa pihaknya telah menyusun skema pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur wisata, termasuk pelatihan manajemen dan pendampingan usaha.
Muhammad Ali berjanji akan mengawal program pembangunan infrastruktur wisata melalui pengawasan berkala dan mendorong penguatan regulasi yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di sektor pariwisata. (Q/Adv-DPRD)
