KUTAI TIMUR – Komisi D DPRD Kutai Timur menilai alokasi anggaran Rp25 miliar untuk pengembangan akses 15 destinasi wisata prioritas pada tahun 2024 masih belum memadai. Dewan mendorong Pemkab untuk mencari alternatif pendanaan tambahan melalui kerjasama dengan pihak swasta dan APBD Provinsi.
“Kami mengapresiasi langkah Dispar Kutim yang telah berhasil membangun jalan tembus ke kawasan Sekrat. Namun untuk pengembangan 15 destinasi prioritas, anggaran Rp25 miliar tentu masih jauh dari cukup. DPRD mendorong Pemkab untuk mengoptimalkan skema kerja sama dengan swasta dan mengajukan usulan dana ke Pemprov,” ujar Anggota Komisi D DPRD Kutim, Yulianus Palangiran.
Dewan ini juga menyoroti pentingnya perencanaan komprehensif dalam pembangunan infrastruktur wisata. Selain akses jalan, diperlukan pembangunan fasilitas pendukung seperti toilet umum, tempat ibadah, dan pusat informasi wisata.
“Kita tidak bisa hanya fokus pada pembangunan jalan. Harus ada masterplan pengembangan destinasi wisata yang mencakup seluruh aspek, termasuk kesiapan SDM dan pemberdayaan masyarakat lokal,” tegasnya.
Anggota DPRD Kutim ini berjanji akan mengawal pembahasan anggaran tambahan untuk sektor pariwisata dalam APBD 2025. Dewan juga mendorong Dispar untuk melakukan kajian mendalam terkait potensi pendapatan dari sektor pariwisata.
“Kutim memiliki potensi wisata yang luar biasa. Dengan infrastruktur yang memadai, sektor ini bisa menjadi sumber PAD yang signifikan. Kami di DPRD siap mendukung program-program strategis pengembangan pariwisata,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dinas Pariwisata Kutim melaporkan telah berhasil membangun jalan tembus sepanjang 15 kilometer dengan anggaran Rp12 miliar yang menghubungkan beberapa destinasi wisata pantai seperti Sekrat, Najwa, Jepu-jepu dan Marang. (Q/Adv-DPRD)
