KUTAI TIMUR – Komisi C DPRD Kutai Timur mendesak Pemerintah Kabupaten untuk segera mengatasi krisis SDM di Dinas Pariwisata yang hanya memiliki 45 pegawai untuk mengelola lebih dari 200 destinasi wisata di 18 kecamatan. Kondisi ini dinilai bisa menghambat pengembangan sektor pariwisata yang menjadi salah satu program unggulan daerah.
“Rasio 45 pegawai untuk mengelola ratusan destinasi wisata sangat tidak ideal. DPRD mendorong Pemkab untuk mengusulkan formasi CPNS dan P3K khusus bidang pariwisata pada 2024. Kami siap mengawal dari sisi anggaran,” ungkap anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, dr Novel Tyty Paembonan.
dr Novel Tyty Paembonan mengapresiasi inisiatif Dispar memanfaatkan teknologi dan pemberdayaan Pokdarwis, namun menekankan hal tersebut tidak bisa menggantikan kebutuhan SDM profesional. “Sistem informasi terintegrasi bagus, tapi tetap butuh SDM kompeten untuk mengoperasikan dan menindaklanjuti data yang ada,” tegasnya.
“Kami akan merekomendasikan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di kawasan wisata unggulan untuk mengoptimalkan pengelolaan destinasi. UPTD ini bisa diisi oleh P3K dengan kompetensi khusus pariwisata,” jelasnya.
Terkait tiga program prioritas Dispar untuk tahun 2025, DPRD meminta agar disusun roadmap pengembangan SDM yang jelas. “Program peningkatan SDM harus dimulai dari pemetaan kebutuhan riil di lapangan. Kami akan mendorong alokasi anggaran untuk beasiswa pendidikan pariwisata bagi putra daerah,” tambahnya.
“Pemkab juga perlu mempertimbangkan opsi kerja sama dengan perguruan tinggi untuk program magang mahasiswa pariwisata. Ini bisa menjadi solusi jangka pendek sambil menunggu rekrutmen pegawai baru,” ujarnya.
DPRD juga mendorong peningkatan insentif bagi pengelola destinasi wisata. “Anggaran untuk honor Pokdarwis perlu ditingkatkan agar mereka bisa lebih fokus mengelola destinasi wisata. Ini penting untuk menjaga kualitas pelayanan kepada wisatawan,” pungkasnya. (Q/Adv-DPRD)
