KUTAI TIMUR – Komisi C DPRD Kutai Timur meminta Pemerintah Kabupaten menerapkan prinsip transparansi dalam menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk pengembangan sektor pariwisata. Hal ini disampaikan menyusul laporan kerja sama Pemkab dengan Kobexindo dan beberapa perusahaan tambang dalam pengembangan akses wisata.
“Kami mengapresiasi langkah Pemkab menjalin kerja sama dengan swasta, termasuk investasi Rp5 miliar dari Kobexindo untuk akses Pantai Sekrat. Namun, DPRD meminta dokumen kerja sama tersebut disampaikan ke dewan untuk dikaji lebih lanjut, terutama terkait hak dan kewajiban para pihak,” ungkap anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, Joni.
Anggota dewan ini juga menyoroti rencana kerja sama dengan investor untuk pembangunan hotel dan restoran di kawasan wisata. “Kami mendukung masuknya investasi, tapi harus ada kajian mendalam tentang dampak sosial dan lingkungan. Jangan sampai masyarakat lokal hanya jadi penonton di daerahnya sendiri,” tegasnya.
Terkait alokasi anggaran Rp15 miliar untuk pembangunan fasilitas wisata, DPRD meminta Dinas Pariwisata memprioritaskan destinasi yang sudah memiliki Pokdarwis aktif. “Pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan kesiapan SDM lokal. Kami akan mengawal agar anggaran ini tepat sasaran dan memberikan multiplier effect bagi ekonomi masyarakat,” jelasnya.
DPRD, menurut Joni, juga mendorong Pemkab untuk membuat regulasi yang melindungi kepentingan pelaku wisata lokal. “Program CSR perusahaan harus diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar pembangunan fisik. Kami akan mengusulkan Perda Pariwisata yang mengatur proporsi keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi wisata,” tambahnya.
“Target menjadikan Kutim sebagai destinasi wisata unggulan tahun 2025 harus didukung dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. DPRD akan mengawal agar kerjasama dengan swasta ini benar-benar membawa manfaat bagi warga Kutai Timur,” pungkasnya.
Dewan juga meminta Dinas Pariwisata melaporkan secara berkala progress pembangunan fasilitas di 10 destinasi wisata unggulan yang mendapat alokasi anggaran. “Kami akan melakukan monitoring langsung ke lapangan untuk memastikan pembangunan sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan,” tutupnya. (Q/Adv-DPRD)
