KUTAI TIMUR – Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menyampaikan pandangan umumnya terkait Nota Penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan I tahun sidang 2024/2025, Demokrat menyoroti pentingnya APBD yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan sejalan dengan visi-misi Bupati.
“Kami meyakini bahwa pendekatan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat perlu diterapkan dalam menyusun APBD,” ucap Pandi Widiarto yang membacakan padangan umum Fraksi Demokrat pada Jumat (22 November 2024) di Ruang Sidang Utama Sekretariat DPRD Kutai Timur.
Fraksi Demokrat mengapresiasi estimasi pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp11,151 triliun yang dianggap sebagai angka fantastis untuk sebuah kabupaten. Namun, mereka mendorong pemerintah untuk lebih aktif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata, alih-alih hanya mengandalkan pendapatan transfer.
“Fraksi Partai Demokrat menyarankan untuk pemerintah kembali lebih giat lagi menggali potensi daerah yang dapat dijadikan pendapatan asli daerah dan tidak mengandalkan pendapatan transfer semata,” paparnya.
Terkait belanja daerah, Demokrat mendukung alokasi anggaran untuk sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. Namun, mereka menyoroti ketimpangan belanja, di mana belanja operasi dinilai masih lebih besar dibandingkan belanja modal.
“Hal ini mencerminkan kurangnya perencanaan pengelolaan keuangan,” ungkap Fraksi Demokrat.
Fraksi juga mengusulkan keberlanjutan anggaran multi years untuk prioritas pembangunan infrastruktur, khususnya program konektivitas antar desa dan kecamatan. Selain itu, mereka mengkritik sejumlah program yang dianggap kurang tepat sasaran, seperti panggung hiburan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) pegawai yang hasilnya belum optimal.
Di akhir pandangan, Demokrat menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD. Mereka meminta pemerintah memastikan masyarakat memiliki akses mudah untuk mengetahui penggunaan anggaran publik dan hasilnya.
“Fraksi Partai Demokrat juga mendukung adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD kabupaten dan juga masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan dan bagaimana hasilnya,” pungkas lelaki kelahiran 25 Juli 1991 itu. (RH/Adv-DPRD)
