KUTAI TIMUR – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur memberikan sejumlah catatan rekomendasi kritis terhadap proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur tahun 2025. Hal tersebut disampaikan dalam pembahasan di rapat paripurna ke-20 masa persidangan I masa sidang 2024-2025 pada Jumat (22 November 2024) di ruang sidang utama DPRD Kutai Timur, guna memastikan APBD menjadi lebih efektif dan berdampak merata hingga pelosok desa.
Dalam analisanya, Fraksi GAP menyoroti komposisi belanja daerah yang terdiri dari beberapa sektor utama. Belanja operasi dialokasikan sebesar Rp5,603 triliun atau 50,3% dari total belanja. Fraksi tersebut meminta pemerintah untuk memastikan alokasi ini tidak didominasi belanja pegawai agar program pembangunan tetap mendapat porsi yang memadai.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi ini tidak didominasi oleh belanja pegawai, sehingga masih tersedia ruang untuk program pembangunan yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat,” ucap Mulyana perwakilan dari Fraksi GAP yang membacakan pandangan umum masing-masing fraksi.
Selanjutnya, belanja modal yang mencapai Rp4,321 triliun atau sebesar 38,8% dinilai positif karena mengrepresentasikan investasi invrastruktur. Namun, Fraksi GAP mengingatkan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Untuk Belanja Tidak Terduga, alokasi sebesar Rp20 miliar dinilai cukup untuk menghadapi keadaan darurat atau bencana. Pemerintah diminta memastikan fleksibilitas penggunaannya tanpa mengurangi akuntabilitas. Sementara itu, Belanja Transfer sebesar Rp1,191 triliun (10,7%) harus dikelola dengan mekanisme yang transparan agar tepat sasaran dan bebas dari penyalahgunaan.
“Pemerintah perlu memastikan fleksibilitas dalam penggunaan dana ini dengan tetap menjaga akunbilitas dan mekanisme pemberian bantuan harus transparan serta tepat sasaran agar tidak menimbulkan ketimpangan atau potensi penyalahgunaan,” papar Mulyana.
Pada sisi pembiayaan, tidak ada penerimaan pembiayaan yang tercatat, namun terdapat pengeluaran sebesar Rp15 miliar untuk penyertaan modal kepada BUMD. Fraksi menyarankan kajian investasi yang komprehensif untuk memastikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Atas hal tersebut, Fraksi Gelora juga memberikan sejumlah rekomendasi, diantaranya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor potensial seperti agribisnis dan pariwisata, efisiensi belanja operasi untuk program prioritas, serta penguatan transparansi dalam pengawasan anggaran. Selain itu, Fraksi mendorong pengurangan ketergantungan pada transfer pusat dengan menggali potensi pendapatan alternatif.
“Semoga pandangan ini dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak guna terselenggaranya system pemerintahan dengan baik,” harap Mulyana. (RH/Adv-DPRD)
