KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ade Achmad Yulkafilah, yang dalam hal ini mewakili Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kesuma, membacakan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRD Kutai Timur yang ke-19.
Ia menjelaskan bahwa penyampaian ini dilakukan sebagai langkah strategis menuju pembangunan yang terarah dan sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
“Setelah beberapa waktu lalu, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan DPRD Kabupaten Kutai Timur telah melalui pembahasan mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan juga Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025. Maka tibalah saatnya kami sampaikan Nota Keuangan sesuai dengan poin-poin yang telah dipahami dan disepakati bersama,” ucap Ade dalam sambutannya pada Jumat (22 November 2024) Pukul 00.20 WITA di ruang sidang utama sekretariat DPRD Kutai Timur.
Dalam pemaparan tersebut, Pendapatan Daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp11,15 triliun, terdiri dari:
– Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp358,388 miliar.
– Pendapatan Transfer: Rp10,245 triliun.
– Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp547,795 miliar.
Belanja Daerah direncanakan mencapai Rp11,136 triliun, meliputi:
– Belanja Operasi: Rp5,603 triliun.
– Belanja Modal: Rp4,321 triliun.
– Belanja Tidak Terduga: Rp20 miliar.
– Belanja Transfer: Rp1,191 triliun.
Adapun pada pos pembiayaan, pemerintah tidak mencatat penerimaan pembiayaan, sementara pengeluaran pembiayaan dialokasikan Rp15 miliar untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Lebih lanjut, Pemerintah menegaskan bahwa RAPBD 2025 akan difokuskan pada peningkatan daya saing ekonomi berbasis sektor pertanian, pelayanan dasar masyarakat yang merata, penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan, serta pembangunan berwawasan lingkungan.
“Semoga niat baik ini diterima seluruh masyarakat secara umum dan semoga seluruh usaha pembangunan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik serta membawa kebermanfaatan bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat Kabupaten Kutai Timur,” pungkasnya. (RH/Adv-DPRD)
