KUTAI TIMUR – Setelah kembali dilantiknya empat periode berturut-turut dari 2004-2009 hingga 2024-2029, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, David Rante, melakukan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang terdiri hanya dari 1 kecamatan, yakni Kecamatan Sangatta Utara.
Kegiatan yang menyasar pada tiga tempat tersebut bermula di Swarga Bara RT 6 dilanjutkan di Singa Gembara RT 35 dan yang terakhir di Teluk Lingga. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi salah satunya yakni terkait dengan infrastruktur.
David mengungkapkan, isu infrastruktur seperti jalan, parit, serta ketertiban lingkungan masih menjadi perhatian utama warga. Namun ada pun persoalan yang baru disorot warga adalah banyaknya motor yang diparkir sembarangan.
“Nah salah satu yang baru menurut saya dari hasil (reses) ini terutama di bagian Teluk Lingga ke bawah ini termasuk dari Singa Gembara, banyaknya motor-motor yang parkir di gang-gang. Nah itu keluhan masyarakat yang baru menurut saya,” ucap David setelah ditemui di depan ruang hearing sekretariat DPRD Kutai Timur usai rapat panitia khusus (Pansus), pada Rabu (20 November 2024).
Namun salah satu persoalan klasik yang disampaikan warga adalah sulitnya mendapatkan gas LPG subsidi. David menilai, permasalahan ini sulit ditangani pemerintah daerah karena kebijakan distribusi gas LPG sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
“Kalau itu kebijakan pusat ya, memang kita agak kesulitan di daerah. Paling ya kita cuman memanggil perwakilan-perwakilannya saja, karena semuanya kan di pusat seperti Pertamina,” papar politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia juga mengingatkan risiko penyalahgunaan subsidi, seperti gas yang seharusnya untuk rumah tangga malah digunakan untuk kebutuhan industri. Jika tidak segera ditangani, hal ini bisa memicu inflasi sebagaimana pernah terjadi pada kasus minyak goreng.
“Kapasitas kami di daerah sangat terbatas. Respon cepat seringkali baru muncul setelah ada tekanan dari masyarakat atau masalah ini viral,” pungkas lelaki kelahiran 14 April 1971 itu. (RH/Adv-DPRD)
