KUTAI TIMUR – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa Kabupaten Kutai Timur menempati posisi keempat tertinggi dalam angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kutai Timur masih menjadi perhatian serius.
Ketua Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Yan, menyorotin hal tersebut. Yang mana angka kemiskinan tersebut dapat terjadi dikarenakan penyerapan anggaran yang tidak maksimal dan berakibatkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
“Laporannya ‘kan satu koma tujuh silpa itu artinya dari 8 kemarin 8 atau berapa di murni. Ya sementara kita berarti yang efektif terealisasi ini kan sekitar 7 miliar apa 7 triliun aja lebih ya sekitar itu karena banyaknya Silpa kita. Itu satu. Kenapa terhambatnya pembangunan dan belum menyentuh dan ini kita belum melihat lagi dari sisi prioritas pemerintah melaksanakan anggaran APBD ini dari sisi mana dulu,” jelasnya dalam wawancara dengan awak media, pada hari Senin (12 Agustus 2024) Pukul 16.10 WITA di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutai Timur.
Ia pun menambahkan bahwa salah satu kendala pemerintah meningkatkan pembangunan adalah dari segi kesiapan SMD yang kurang memadai, sehingga penyerapan anggaran yang besar belum maksimal dan berimbas terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Dari sisi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang korelasinya dengan anggaran besar tadi ya, kedua kita akan melihat prioritas pemerintah dalam rangka memberantas kemiskinan ini, ketiga kita akan melihat apakah masyarakat miskin yang terdata di dalam database kita itu benar-benar masyarakat Kutai Timur yang sudah tinggal tetap di Kutai Timur dalam jangka waktu yang lama yang jangan mereka ada yang baru datang,” ucap politisi Partai Gerindra tersebut.
Lebih lanjut, ia pun mengucap bahwa sistem BPS harus diperiksa kembali terlebih dahulu dan ia menjelaskan salah satu standar masyarakat dalam kategori miskin merupakan warga yang tidak mempunyai tempat tinggal tetapi kebanyakan masyarakat yang dari Kutai Timur sendiri tinggal di lingkup perusahaan atau dimess.
“Kita lihat yang seperti itu di Kutai Timur saat ini. Tapi kan datanya harus kita crosscheck benar-benar. Karena salah satu standar orang miskin itu dia tidak punya tempat tinggal. Kalau dia tidak punya tempat tinggal, tapi kan dia tinggal di mess. Nah, mungkin itu salah satu menyebabkan tingginya miskin dianggap mereka tidak punya rumah,” pungkasnya. (adv-DPRD/RH)
