KUTAI TIMUR – Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak dan bidang untuk mencapai kesejahteraan yang optimal. Menurut Muhammad Ali, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur, pemberdayaan masyarakat adalah upaya fasilitasi non-instruktif yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat.
“Pemberdayaan masyarakat bukan hanya tentang pemberian bantuan, tetapi melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, kesehatan dan sektor lainnya,” ujar Ali dalam sebuah wawancara baru-baru ini.
Pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan oleh Ali, yang menambahkan bahwa proses ini harus melibatkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta stakeholder terkait. “Dalam pemberdayaan masyarakat, berbagai bidang harus terlibat, misalnya ekonomi yang melibatkan OPD terkait. Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan berbagai pihak dan bidang untuk mencapai kesejahteraan yang optimal,” kata Ali.
Ali menjelaskan bahwa pelatihan dan keterampilan merupakan aspek penting dari pemberdayaan masyarakat. Ini termasuk pelatihan dalam bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pertanian, perikanan, perkebunan, industri rumah tangga, dan kerajinan. “Kami berharap agar pelatihan ini dapat dikerjasamakan dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Dengan demikian, masyarakat di pedesaan nantinya akan memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menopang perekonomian mereka,” tambahnya.
Kerja sama dengan perusahaan juga dianggap sebagai elemen krusial dalam pemberdayaan masyarakat. Ali menekankan bahwa perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat, terutama dalam sektor-sektor seperti UMKM, pendidikan, dan kesehatan. “Saya berharap semua perusahaan di Kabupaten Kutai Timur juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Ini merupakan kewajiban moral mereka,” tegas Ali.
Menurut Ali, jika pemberdayaan masyarakat dilakukan secara optimal, dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat. “Diperlukan sinergi yang kuat dari berbagai pihak dan pengawasan yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan upaya yang terkoordinasi, kita dapat memastikan bahwa masyarakat memperoleh manfaat maksimal dari program-program pemberdayaan yang ada,” tutupnya. (Adv-DPRD/One)
