KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) baru-baru ini memanggil tiga dinas penting untuk membahas penyerapan anggaran Tahun 2024. Dinas yang dipanggil meliputi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim). Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi progres penyerapan anggaran dan mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat pelaksanaannya.
Dalam sesi tanya jawab dengan media, Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar Bulang, mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran di ketiga dinas tersebut menghadapi berbagai masalah. Selain pergeseran anggaran yang mempengaruhi proses, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penyerapan. Asti menambahkan bahwa pergantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga turut menjadi kendala yang diungkapkan dalam pertemuan tersebut.
Dari ketiga dinas yang dipanggil, Dispora menunjukkan progres penyerapan anggaran sebesar 11 persen, meskipun angka ini masih tergolong rendah. Sementara itu, Dinas PUPR dan Perkim belum menunjukkan progres penyerapan anggaran hingga saat ini. Asti Mazar Bulang menjelaskan bahwa keterlambatan di Dispora disebabkan oleh adanya transisi pengguna anggaran, yang diharapkan bisa segera diatasi setelah pemanggilan tersebut. Untuk Dinas PUPR dan Perkim, kendala utama termasuk melimpahnya anggaran dan kekurangan SDM yang menyebabkan penyerapan anggaran terhambat. Ia juga mencatat adanya pergeseran anggaran serta sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) yang turut memengaruhi proses tersebut.
DPRD Kutim telah mengusulkan penambahan SDM di OPD terkait untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Namun, Asti menegaskan bahwa terdapat regulasi yang mengatur penambahan SDM, yang membuat proses ini tidak bisa dilakukan secara langsung. Ia berharap agar aturan tersebut dapat dirubah untuk mempercepat penyerapan anggaran.
Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan, yang turut hadir dalam pertemuan, menegaskan kembali persentase penyerapan anggaran yang rendah di Dispora dan menggarisbawahi masalah di Dinas Perkim. Menurutnya, pergeseran anggaran yang memakan waktu cukup lama, serta masalah SDM, sangat mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran di dinas tersebut. Arfan optimis bahwa proyek-proyek yang ditangani oleh Dinas Perkim akan mulai berjalan setelah lebaran Idul Adha. (Adv-DPRD/One)
