KUTAI TIMUR – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Asti Mazar, mewanti-wanti agar di sisa waktu yang ada, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur di bawah kepemimpinan Bupati Ardiasnyah Sulaiman dan wakilnya Kasmidi Bulang, bisa memastikan bahwa hasil pembangunan dilaksanakan memiliki kualitas yang baik agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan sampai karena keterlambatan proses penyerapan anggaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, berpengaruh terhadap hasil pembangunan, kasihan masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan politisi Partai Golkar untuk menanggapi terkait lambannya pemerintah daerah dalam mengeksekusi berbagai program dan kegiatan, yang berdampak terhadap progres penyerapan anggaran. Hal itu berimbas terhadap hasil pembangunan yang seharusnya bisa segera dirasakan masyarakat.
“Kalau terus-terusan baru di mulai pertengahan tahun, nanti bertabrakan lagi dengan anggaran perubahan, juga akan menggangu proses pembangunan. Tapi ya alasan mereka karena Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), ini yang harus jadi atensi mereka,” ujarnya.
Menurutnya, dengan adanya SIPD ini yang mengatur proses-proses penginputan data, termasuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan seharusnya sejak awal, pemerintah sudah bisa mengantisipasi dan mencari solusi untuk mengatasi berbagai persoalan yang akan muncul dikemudian hari.
Namun, di sisi lain pihaknya menilai persoalan ini juga tidak sepenuhnya menjadi kesalahan pemerintah, mengingat dengan alokasi anggaran cukup besar diterima oleh daerah, tidak sebanding dengan jumlah serta kapasitas sumber daya manusia pengelola anggaran.
“Mereka sebenarnya sudah maksimal dalam pekerjaannya, namun karena sekarang sudah sistem online yang bekerja. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya. (Adv-DPRD/Tj)
