KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menggelar rapat bersama dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan agenda mendengar penjelasan terkait lambatnya proses penyerapan anggaran murni tahun 2024, yang berlangsung di Ruang Hearing, gedung DPRD, pada Senin (10 Juni 2024).
Ditemui usai rapat, Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asri Mazar, mengatakan, rapat yang berlangsung secara tertutup itu, DPRD mengundang tiga OPD yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Dari tiga OPD yang diundang hanya satu pimpinan dinas yang hadir, yakni Kepala Dispora Kutim, Basuki Isnawan.
“Untuk dua dinas lainnya semuanya diwakilkan yang Perkim ada tugas di Samarinda. Kalau Kepala Dinas PUPR katanya sakit. Tujuan pemanggilan ini untuk menanyakan lemahnya penyerapan anggaran ketiga dinas tersebut secara bergantian, mulai dari Dispora, Perkim dan terkahir PUPR yang memang paling banyak kami pertanyakan,” ujarnya.
Berkaitan dengan Dispora, politisi Partai Golkar ini menyebut, masa transisi pucuk pimpinan menjadi alasan utama keterlambatan penyerapan yang dilakukan oleh dinas yang beralamat di Jalan Soekaro-Hatta tersebut. Yang sampai berita ini diturunkan progresnya baru mencapai 11 persen.
“Jadi informasi saya terima dari masyarakat, lambannya penyerapan ini adanya masa transisi kepala dinas, yang terdahulu dan sekarang. Lalu ini (transisi) dibenarkan oleh mereka (Dispora), proses peralihan surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) itu perlu proses, dan Alhamdulillah hari ini sudah bisa dilaksanakan,” ujarnya. (Adv-DPRD/Tj)
