KUTAI TIMUR – Banyak faktor yang mempengaruhi kemunculan konflik sosial. Salah satunya adalah masalah kesejahteraan yang disebabkan oleh banyak hal. Diantaranya adalah jumlah lapangan kerja, tingkat penyerapan tenaga kerja, pendidikan dan beberapa faktor lainnya.
Terlebih, konflik sosial di masyarakat cenderung dinamis, sehingga perlu sinkronisasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam mencegah sekaligus menekan konflik masyarakat yang timbul. Hal tersebut dinilai merupakan cara yang efektif dalam menyikapi kemungkinan adanya konflik sosial.
Namun, untuk saat ini Kutim masih terlihat jauh dari konflik sosial. Hal itu didasari dengan masih kuatnya ikatan dan silaturahmi masyarakat, serta berkat sinergi yang baik antar stakeholder di Kutim dengan masyarakat.
“Kebersamaan dan budaya saling membantu masih cukup kental, masih jauh mungkin untuk menghadapi konflik sosial. Meskipun ada, itu tidak seperti di tempat lainnya. Namun kami di DPRD juga akan bersiap dengan segala kemungkinan,” tegas anggota DPRD Kutim, Basti Sanggalangi.
Politisi PAN ini juga menegaskan bahwa dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Kutim lintas komisi, selalu ada edukasi yang dilakukan kepada masyarakat untuk turut menjaga kondusifitas wilayah dan mencari solusi atas masalah yang timbul dengan musyawarah mufakat. DPRD Kutim pun, lanjutnya, selalu siap memfasilitasi masyarakat apabila timbul permasalahan.
“Kami berupaya selalu hadir sebagai penengah dalam setiap konflik yang terjadi. Tujuannya adalah agar permasalahan yang timbul dapat segera diatasi dengan baik,” tegasnya. (Adv/DPRD/Q).
