KUTAI TIMUR – Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur (Kutim) soal proses PPDB SMA/SMK yang dinilai curang yang mengakibatkan ribuan siswa tidak diterima atau ditolak, menjadi sorotan khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur.
Salah satu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Komisi D bernama Ramadhani mengaku, pihaknya akan terus menyoroti dan mengawal kasus ini sampai benar-benar terselesaikan. Dimana, Dewan sudah mengusulkan kepada UPT Disdikbud Wilayah II Kaltim untuk menambah ruang kelas baru di sekolah SMA/SMK yang jumlah siswanya overload.
“Kami sudah meminta UPT Disdikbud untuk menambah ruang kelas baru di sejumlah sekolah yang kondisi siswanya overload atau berlebih,” ucap dia, saat ditemui dikantornya.
Ramadhani juga mengingatkan UPT Disdikbub Wilayah II Kaltim harus melakukan analisa yang jelas tentang jumlah ruang kelas yang akan dibangun. Artinya, tidak hanya menambah ruang kelas yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini saja. Tetapi, harus disesuaikan dengan bonus demografinya. Bonus demografi merupakan kondisi yang terjadi saat sebuah daerah memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih tinggi daripada penduduk usia non-produktif. Kata Ramadhani, sehingga pembangunan ruang kelas baru itu harus ditambah dengan jumlah kebutuhan saat ini.
Hal ini bertujuan, agar ditahun-tahun mendatang saat proses PPDB berlangsung masalah ini tak terulang kembali. Semua siswa bisa terakomodir dan tertampung di sekolah negeri.
“Jadi kami meminta agar dilakukan analisa secara jelas, jangan hanya mendata jumlah kebutuhan saat ini saja soal penambahan ruang kelas. Harus disesuaikan dengan kondisi bonus demografinya. Tujuannya agar masalah ini tidak terjadi di tahun-tahun mendatang,” tutur Ramadhani.
Ia menambahkan, hal ini sudah menjadi solusi terbaik untuk mengatasi masalah overload jumlah siswa. Dewan hanya menginginkan komitmen dari UPT Disdikbub agar secepatnya menindaklanjuti usulan ini. (Ty/Adv-DPRD)
