KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkab Kutai Timur untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kesehatan. Namun, langkah yang dilakukan Pemkab baru bisa terlihat dalam jangka waktu yang lama.

Terobosan yang digagas Pemkab yaitu, memberikan beasiswa kepada putra-putri daerah untuk melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi pada jurusan kesehatan yakni dokter spesialis. Nantinya, mereka setelah lulus akan ditempatkan di sejumlah fakses yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur dari Partai PPP, Hepnie Armansyah menyampaikan, selain menyiapkan terobosan dalam jangka waktu yang panjang, Pemkab juga harus menyiapkan terobosan dalam jangka waktu pendek. Artinya, dalam waktu dekat sudah bisa terlihat dan mengatasi masalah kekurangan tenaga kesehatan (nakes).

“Yang sudah disiapkan Pemkab Kutim ini kan masih solusi dalam jangka waktu yang panjang. Harusnya, Pemkab juga menyiapkan solusi dalam jangka waktu pendek, agar segera terlihat dalam mengatasi masalah kekurangan nakes,” tutur Hephnie.

Politisi dari PPP ini meminta Pemkab harus intensif melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk bisa mencarikan solusi masalah kekurangan tenaga kesehatan atau nakes. Artinya mendorong Kemenkes untuk membuka rekrutmen penerima tenaga kesehatan khususnya untuk di daerah Kabupaten Kutai Timur yaitu di Sangkulirang dan Muara Bengkal.

Karena saat ini, nakes yang sedang dibutuhkan adalah jabatan dokter spesialis. Ia mengaku optimis jika Pemkab membangun sinergitas dengan Kemenkes akan lebih memudahkan untuk mendapatkan nakes yang dibutuhkan agar segera terealisasi.

“Saya pikir Pemkab juga harus intensif komunikasi dengan Kemenkes agar masalah kekurangan nakes dokter spesialis di Kabupaten Kutai Timur bisa segera diatasi dan segera ada solusinya,” ucap dia.

Lebih lanjut ia menambahkan, pelayanan kesehatan menjadi program prioritas di Kabupaten Kutai Timur. Sehingga, kekurangan jumlah nakes cukup menghambat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. (Ty/Adv-DPRD)

Loading