KUTAI TIMUR – Beberapa waktu yang lalu, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya. Meliputi: Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan lain sebagainya.
Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Fraksi PDI-Perjuangan, Yuli Sa’pang, meminta kepada seluruh OPD yang menjadi mitra kerjanya ini untuk bisa memberikan pelayanan publik yang maksimal. Ia mewanti-wanti, jangan sampai memberikan pelayanan yang buruk kepada masyarakat.
“Kemarin kita rapat komisi dengan semua mitra kerja kami, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan lainnya untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal. Saya mewanti-wanti, jangan sampai memberikan pelayanan yang buruk pada masyarakat,” pintanya.
Menurut Yuli, selain membahas soal memberikan layanan publik secara maksimal. Dewan juga membahas soal anggaran yang digelontorkan kepada masing-masing OPD tersebut, baik itu yang bersumber dari APBD, APBN, maupun Provinsi.
Tujuannya untuk memasukkan program kerja dijalankan dengan maksimal, begitu juga anggaran yang digelontorkan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Karena, Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu daerah di Indonesia yang rutin mendapat support anggaran dari Provinsi maupun Pusat.
“Kami juga bahas soal anggaran yang digelontorkan di masing-masing OPD itu, apakah dimanfaatkan sesuai peruntukannya atau tidak. Karena kan Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu daerah di Indonesia yang rutin mendapat support anggaran dari Provinsi maupun Pusat,” ucapnya.
Politisi dari PDI Perjuangan itu juga mengingatkan kepada pimpinan OPD untuk selalu melakukan konsultasi atau koordinasi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur soal program kerja dan lain sebagainya. (Ty/Adv-DPRD)
