KUTAI TIMUR – Salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata adalah minimnya nilai anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur. Hal ini berdampak terhadap program kerja di Dinas Pariwisata yang tidak bisa dijalankan secara maksimal, salah satunya adalah soal pengembangan wisata.
Hal ini pun juga dibenarkan oleh Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Fraksi PDI-Perjuangan, Yuli Sa’pang. Sehingga, Dinas Pariwisata didorong untuk pandai memanfaatkan peluang anggaran yang ada untuk mengembangkan sektor pariwisata yang ada di Kutim, baik itu melalui APBN dan Bankeu Provinsi agar kedepan sektor pariwisata juga bisa menjadi salah satu sektor andalan.
“Karena memang anggaran yang digelontorkan untuk Dinas Pariwisata itu rendah, jadi harus pandai memanfaatkan peluang anggaran untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui APBN maupun Provinsi,” ucap dia.
Menurut Yuli, beberapa program yang disusun di Dinas Pariwisata itu soal pengembangan pariwisata. Kalau anggaran di APBD terbatas, maka program itu tak bisa dijalankan. Dimana, program itu juga sejalan dengan apa yang diinginkan DRPD Kabupaten Kutai Timur untuk mengembangkan sektor pariwisata agar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam hal pengembangan pariwisata itu membutuhkan anggaran yang cukup besar, mulai dari peningkatan infrastruktur atau sarana prasarana menuju ke tempat wisata dan lain sebagainya.
“Jadi program di Dinas Pariwisata itu tidak jauh dengan apa yang kami inginkan untuk pengembangan pariwisata. Tetapi, itu kan butuh anggaran yang besar. Jadi, Dinas harus pandai memanfaatkan peluang anggota dari APBN ataupun Provinsi,” tutur dia.
Dirinya berharap di tahun 2024 mendatang, nilai anggaran yang digelontorkan untuk Dinas Pariwisata bisa bertambah. Sehingga, pada tahun depan bisa mulai konsentrasi untuk pengembangan wisata di Kabupaten Kutai Timur. (Ty/Adv-DPRD)
