KUTAI TIMUR – Anggaran yang digelontorkan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada Dinas Pariwisata terbilang sedikit atau rendah, jika dibandingkan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain. Sehingga, program kerja di Dinas Pariwisata selama ini belum bisa dijalankan secara maksimal.
Hal ini juga sudah diketahui oleh jajaran dari Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur. Yuli Sa’pang selaku Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Fraksi PDI-Perjuangan mengatakan, ini menjadi kendala di Dinas Pariwisata. Karena, program kerja yang sudah disusun tidak bisa dijalankan, dengan alasan jumlah anggaran terbatas.
“Memang kami akui dan kami juga sudah dapat informasi dari yang bersangkutan bahwa anggaran yang digelontorkan di Dinas Pariwisata itu nilainya rendah. Jadi selama ini, program kerja yang sudah disusun itu tidak bisa dijalankan secara maksimal,” kata Yuli.
Yuli meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) supaya di tahun 2024 mendatang bisa menambah nilai anggaran di Dinas Pariwisata. Dengan begitu, seluruh program yang sudah disusun bisa terintegrasi dan dijalankan.
Karena, saat ini Dewan mendorong Pemkab untuk melakukan pengembangan sektor pariwisata agar bisa menunjang PAD di Kabupaten Kutai Timur. Salah satu sumber anggaran yang bisa digunakan untuk pengembangan wisata adalah melalui APBD.
“Saya minta kepada pemerintah untuk ditambah nilai anggarannya. Supaya apa?, bisa mengembangkan sektor pariwisata. Saat ini kan kami sedang mendorong itu, jangan sampai Pemkab hanya fokus pada bidang perusahaan tambang saja,” ucapnya.
Ia menambahkan, jika anggaran yang digelontorkan nilainya besar, maka seluruh program yang telah tersusun bisa dijalankan. Tujuan utama untuk mengembangkan pariwisata bisa tercapai dan destinasi wisata di Kabupaten Kutai Timur dikenal banyak orang dan menarik minat masyarakat untuk datang atau berkunjung. (Ty/Adv-DPRD)
