KUTAI TIMUR – Peluang memperluas pasar produk UMKM Kutai Timur ke tingkat nasional dan internasional perlu diikuti kesiapan produksi, mutu, legalitas, dan jaringan distribusi. Anggota DPRD Kutim dari Dapil Sangatta Utara, Hepnie Armansyah, mendorong pemerintah daerah membangun strategi ekspor yang realistis, bukan sekadar menetapkan target penjualan ke luar negeri. Produk lokal harus mampu memenuhi spesifikasi pembeli secara konsisten, memiliki kapasitas pasokan, serta memahami proses pengiriman dan dokumen perdagangan.

Peluang hilirisasi komoditas lokal, katanya, harus menjadi perhatian pemerintah pada 2026. Pada April, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah pelaku usaha dan kelompok pengelola komoditas di Kutai Timur, termasuk rumah produksi tepung pisang, Fruityboks, dan HKM Agro Alam Lestari. Kegiatan itu diarahkan untuk mengidentifikasi potensi penguatan rantai nilai dan peluang pasar ekspor. Pada November 2026, pemerintah kabupaten juga diberitakan membentuk tim percepatan hilirisasi produk pertanian dan perkebunan berbasis UMKM, dengan komoditas potensial seperti kakao, nanas, pisang, dan gula aren genjah.

Anggota DPRD Kutim ini mendorong agar inisiatif tersebut diterjemahkan menjadi peta jalan yang konkret. Setiap komoditas perlu memiliki analisis pasar, standar mutu, kapasitas produksi, kebutuhan investasi, biaya logistik, serta calon pembeli. Pemerintah harus membedakan antara minat awal, permintaan sampel, kesepakatan dagang, dan ekspor yang benar-benar terealisasi. Pembedaan ini penting agar keberhasilan program tidak dinilai hanya dari pertemuan bisnis atau surat minat.

“Ekspor tidak cukup hanya dengan menyebut produk kita berpotensi masuk pasar luar negeri. Harus ada kesiapan produksi, mutu yang konsisten, legalitas, kemampuan memenuhi pesanan, serta kepastian pembeli,” ujar Hepnie.

Pelaku UMKM membutuhkan pendampingan berkelanjutan untuk memenuhi standar keamanan pangan, sertifikasi halal, izin edar, kemasan, pelabelan, dan ketentuan negara tujuan. Untuk produk pangan, konsistensi bahan baku dan proses produksi menjadi syarat penting. Pemerintah juga perlu membantu membangun agregasi produksi melalui koperasi atau kelompok usaha agar permintaan dalam volume besar dapat dipenuhi tanpa mengorbankan mutu.

Ia menilai kerja sama lintas sektor sangat diperlukan. Dinas koperasi dan UMKM dapat menangani penguatan pelaku usaha, perangkat daerah bidang pertanian dan perkebunan membantu kualitas bahan baku, dinas perindustrian dan perdagangan menghubungkan pasar, sementara lembaga pembiayaan membantu kebutuhan modal kerja. Perguruan tinggi dan lembaga pengujian dapat mendukung inovasi serta pemenuhan standar.

Pengawasan anggaran harus memastikan kegiatan promosi dan business matching memiliki tindak lanjut yang jelas. Indikator keberhasilan dapat mencakup jumlah UMKM yang memenuhi standar, kontrak penjualan yang terealisasi, volume dan nilai transaksi, pasar tujuan, serta peningkatan pendapatan produsen. Dengan strategi yang menyambungkan produksi, pengolahan, sertifikasi, logistik, dan pembeli, peluang ekspor dapat memberi manfaat lebih luas kepada petani, pengolah, koperasi, dan pelaku UMKM Kutai Timur.

“Pemerintah perlu menghubungkan petani, pengolah, koperasi, UMKM, dan calon pembeli dalam satu rantai usaha. Keberhasilan harus diukur dari transaksi yang benar-benar terjadi dan manfaat ekonomi yang diterima produsen,” tegasnya. (Adv/Q)

Loading