KUTAI TIMUR – Revitalisasi koperasi di Kutai Timur perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih terukur, transparan, dan berkelanjutan. Legislator Kutim, Hepnie Armansyah menilai koperasi tidak cukup dinilai dari jumlah badan hukum yang terdaftar. Koperasi harus benar-benar menjalankan usaha, melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), memiliki anggota aktif, menyampaikan laporan, serta memberikan manfaat ekonomi kepada anggotanya.

Persoalan keaktifan koperasi menjadi perhatian aktual. Pada 17 November 2026, ANTARA memberitakan pemerintah kabupaten mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Gerak Cepat dan Tepat (SIGAP) Koperasi untuk memetakan kondisi koperasi. Dalam pemberitaan tersebut disebutkan terdapat 1.487 koperasi terdaftar dan hanya sebagian yang aktif menjalankan kegiatan usaha. Laporan media lain pada 16 November menyebut 1.485 koperasi, dengan 614 berstatus aktif dan 737 tidak aktif, sementara sisanya berada dalam pengawasan atau telah dibubarkan. Perbedaan angka ini menunjukkan perlunya satu basis data resmi yang menjelaskan tanggal pemutakhiran, definisi status, dan hasil verifikasi.

Anggota DPRD Kutim dari PPP iini mendorong aplikasi SIGAP tidak berhenti sebagai alat pencatatan. Data yang terkumpul harus menjadi dasar program pembinaan, pemeriksaan, dan penentuan kebutuhan setiap koperasi. Koperasi yang masih memiliki anggota dan potensi usaha dapat memperoleh pendampingan untuk memperbaiki administrasi, menyelenggarakan RAT, menyusun laporan keuangan, dan memperkuat manajemen. Koperasi yang tidak aktif perlu ditelusuri penyebabnya, termasuk persoalan kepengurusan, konflik internal, piutang, atau tidak adanya kegiatan ekonomi.

“Koperasi yang terdaftar belum tentu aktif dan memberikan manfaat kepada anggotanya. Yang harus kita lihat adalah kegiatan usahanya, pelaksanaan RAT, laporan keuangan, serta manfaat ekonomi yang benar-benar diterima anggota,” ujar Hepnie.

Pengawasan perlu memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip keanggotaan dan demokrasi ekonomi. Anggota harus mengetahui kondisi keuangan, keputusan rapat, pembagian sisa hasil usaha, serta penggunaan aset koperasi. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas pengurus melalui pelatihan yang sesuai kebutuhan, bukan sekadar kegiatan seremonial.

Ia mendorong pembinaan yang dibedakan berdasarkan sektor dan wilayah. Koperasi perkebunan, perikanan, pertanian, perdagangan, dan jasa memiliki kebutuhan yang tidak sama. Kemitraan dengan perusahaan atau lembaga pembiayaan dapat membantu akses pasar dan modal, tetapi harus menjamin posisi tawar anggota serta transparansi perjanjian.

Keberhasilan revitalisasi perlu diukur dari bertambahnya koperasi yang aktif secara usaha dan kelembagaan, meningkatnya kepatuhan RAT, kualitas laporan keuangan, pertumbuhan anggota, serta manfaat ekonomi yang diterima anggota. Dengan pemanfaatan SIGAP secara konsisten, pemerintah dapat mengalihkan pembinaan dari pendekatan umum menjadi intervensi yang tepat sasaran. DPRD akan mendorong agar anggaran pengawasan dan pendampingan diarahkan pada pemulihan koperasi yang berpotensi serta penataan koperasi yang tidak lagi menjalankan kegiatan.

“Data SIGAP harus menjadi dasar untuk menentukan pembinaan, bukan sekadar menjadi aplikasi pendataan. Koperasi yang masih berpotensi perlu didampingi, sedangkan persoalan koperasi yang tidak aktif harus ditelusuri secara terbuka,” katanya. (Adv/Q)

Loading