KUTAI TIMUR – Digitalisasi UMKM perlu diarahkan melampaui kegiatan pelatihan penggunaan media sosial atau pembuatan akun marketplace. DPRD Kutai Timur mendorong program digitalisasi yang membantu pelaku usaha memperbaiki pencatatan keuangan, mengelola persediaan, memasarkan produk, menerima pembayaran, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Teknologi akan memberi manfaat apabila benar-benar digunakan dalam kegiatan usaha sehari-hari.
Penghargaan atau capaian digitalisasi yang pernah diterima daerah dapat menjadi modal, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan kondisi seluruh UMKM. Tingkat kemampuan pelaku usaha sangat beragam. Ada yang sudah menggunakan kanal penjualan daring secara rutin, ada yang baru memulai promosi melalui media sosial, dan ada pula yang masih membutuhkan bantuan dasar seperti foto produk, pencatatan transaksi, serta akses internet yang stabil. Karena itu, program pendampingan perlu disusun berdasarkan tingkat kesiapan masing-masing usaha.
DPRD mendorong Diskop UKM dan perangkat daerah terkait membangun kurikulum digitalisasi bertahap. Tahap awal dapat mencakup literasi digital, keamanan akun, pembuatan katalog produk, foto dan deskripsi barang, serta komunikasi dengan pelanggan. Tahap berikutnya dapat meliputi penggunaan marketplace, pembayaran nontunai, pembukuan digital, pengelolaan stok, dan analisis penjualan. UMKM yang telah berkembang dapat dibantu mengembangkan pemasaran lintas daerah, pengelolaan pesanan dalam jumlah besar, dan integrasi dengan sistem distribusi.

“Digitalisasi UMKM jangan berhenti pada pelatihan membuat akun media sosial atau marketplace. Yang lebih penting adalah apakah teknologi itu membantu meningkatkan penjualan, merapikan pembukuan, dan memudahkan pelaku usaha mengelola stok,” kata Hepnie.

Pendampingan sebaiknya tidak hanya diselenggarakan di Sangatta. Pelaku usaha di kecamatan lain perlu memperoleh akses melalui klinik digital bergerak, pelatihan kelompok, pendamping desa, dan kerja sama dengan komunitas atau perguruan tinggi. Ketersediaan jaringan internet dan kemampuan menggunakan perangkat juga harus menjadi bagian dari pemetaan, agar pelatihan tidak diberikan tanpa memperhatikan kendala dasar.

Aspek keamanan digital tidak boleh diabaikan. Pelaku UMKM perlu memahami perlindungan kata sandi, verifikasi dua langkah, kewaspadaan terhadap tautan penipuan, dan tata cara menjaga data pelanggan. Program digitalisasi yang mendorong transaksi daring harus sekaligus membangun kepercayaan konsumen.

DPRD, menurut Hepnie, dapat meminta pemerintah menyusun indikator hasil, bukan hanya jumlah peserta pelatihan. Indikator tersebut antara lain jumlah UMKM yang aktif berjualan secara digital, peningkatan transaksi, penggunaan pembukuan, ketepatan pencatatan stok, perluasan wilayah pelanggan, dan keberlanjutan akun usaha. Program juga perlu dievaluasi agar tidak terjadi pengulangan pelatihan dengan materi yang sama tanpa pendampingan lanjutan.

Dengan pendekatan yang bertahap dan terukur, digitalisasi dapat membantu UMKM Kutai Timur memperluas pasar sekaligus meningkatkan disiplin pengelolaan usaha. Teknologi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk meningkatkan produktivitas, transparansi usaha, dan daya saing ekonomi lokal.

“Pendampingan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pelaku usaha. Kita juga harus memperhatikan akses internet dan keamanan akun, supaya UMKM dapat bertransaksi secara digital dengan aman dan berkelanjutan,” ujarnya. (Adv/Q)

Loading