SAMARINDA — Dugaan tidak transparannya tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di Kota Samarinda berbuntut aksi unjuk rasa. Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Samarinda mendatangi Kantor Pertamina Fuel Terminal (FT) Samarinda di Jalan Cendana untuk menuntut keterbukaan data distribusi dan penentuan kuota BBM di Kalimantan Timur, Rabu (7/10/2026).
Massa mencecar pihak manajemen setelah Pertamina dinilai enggan membuka data persebaran serta skema penyaluran BBM ke tiap-tiap SPBU. Ketiadaan transparansi ini memperkuat kecurigaan publik terkait akar masalah antrean BBM yang terus berulang di lapangan.
Koordinator Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda HMI Samarinda, Muhammad Shefa, menegaskan bahwa pihak Pertamina FT Samarinda terkesan menutupi data yang dibutuhkan untuk mengurai masalah. Pihaknya pun memberikan ultimatum keras kepada manajemen.
“Prosesnya adalah pihak Pertamina Fuel Terminal Samarinda yang enggak bisa membuka data yang menjadi tuntutan kami. Kami memberi tenggat ke pihak Fuel Terminal Samarinda 3×24 jam untuk menyelesaikan data tersebut dan kami akan kembali lagi. Berangkat dari data ini kita bisa menjawab apa sih permasalahan antrean di Samarinda,” tegas Shefa kepada awak media.
Di sisi lain, Pertamina terkesan enggan memenuhi desakan keterbukaan data tersebut. Sales Branch Manager (SBM) Kaltimtara I Field, Hasanuddin Ritonga, berdalih bahwa data distribusi yang diminta mahasiswa merupakan informasi rahasia yang tidak bisa diakses publik secara bebas.
“Data itu kan sifatnya rahasia ya, semua enggak sembarang orang bisa dapat data-data kayak gitu. Wajar sih sifatnya konfidensial,” ujar Hasanuddin.
Alih-alih memberikan perincian data transparansi, Hasanuddin justru mengambinghitamkan disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax sebagai pemicu utama antrean panjang. Menurutnya, lonjakan konsumsi Pertalite sebesar 9,6 persen terjadi akibat selisih harga yang makin jauh sejak penyesuaian harga pada Juni lalu.
Sikap tertutup ini diperhalus oleh Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun. Ia mengklaim pihaknya tetap terbuka dan menjadikan masukan mahasiswa sekadar sebagai “bahan evaluasi” internal tanpa memberikan jaminan keterbukaan data yang dituntut massa.(*/mn)
