KUTAI TIMUR – Gagasan menghadirkan mesin penggilingan gabah swalayan seperti yang diterapkan di Jepang dinilai memungkinkan untuk dikembangkan di Kabupaten Kutai Timur. Namun, pemerintah daerah masih menempatkan persoalan penyerapan dan distribusi gabah petani sebagai prioritas utama.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Diskepang) Kutai Timur, Dyah Ratna Ningrum, mengemukakan, konsep mesin giling gabah swalayan tersebut dapat menjadi alternatif layanan bagi masyarakat apabila kondisi dan kebutuhan daerah memungkinkan.
“Kalau memang memungkinkan, kenapa tidak?,” kata Dyah.
Konsep yang dimaksud mengacu pada praktik di Jepang, ketika masyarakat membeli gabah kering kemudian menggilingnya sendiri menggunakan mesin yang tersedia di lokasi. Sistem tersebut memungkinkan pembayaran dilakukan secara tunai maupun nontunai melalui kartu debit atau dompet digital.
Meski terbuka terhadap gagasan tersebut, Dyah menyebut Kutai Timur belum memiliki sistem penggilingan padi swalayan seperti itu. Menurut dia, teknologi tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah persoalan mendasar di sektor hilir beras tertangani.
Saat ini, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterbatasan kapasitas penggilingan padi.
“Di Kecamatan Kaubun saat ini dua unit penggilingan yang ada dinilai tidak lagi mampu menampung seluruh hasil panen petani seiring meningkatnya produktivitas,” ungkap Dyah.
Pada sisi lain, kata dia, Bulog juga menghadapi keterbatasan kapasitas gudang. Dari sekitar 3 ribu ton hasil panen terakhir di Kaubun, Bulog hanya mampu menyerap sekitar 300 ton karena belum memiliki gudang yang memadai.
Kondisi ini membuat penguatan sarana penggilingan dan gudang menjadi kebutuhan yang lebih mendesak. Apalagi, penggilingan kecil sebenarnya sudah tersebar di sejumlah wilayah, tetapi belum seluruhnya mampu menghasilkan beras dengan kualitas yang sesuai standar.
Dia menyebutkan, peningkatan kapasitas Rice Milling Unit (RMU) menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan. Pembiayaan pengembangan tersebut diharapkan dapat bersumber dari APBN maupun APBD Kabupaten Kutai Timur.
“Kalau tidak, petani akan berhenti panen. Itu dulu yang menjadi sorotan kita,” ujar Dyah.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya membutuhkan tambahan penggilingan dalam jumlah banyak, tetapi juga peningkatan kapasitas dan kualitas mesin yang sudah ada. Kualitas proses penggilingan berpengaruh langsung terhadap mutu beras yang dihasilkan petani lokal.
Karena itu, gagasan mesin giling swalayan ala Jepang belum menjadi program konkret dalam waktu dekat. Konsep tersebut masih terbuka untuk dikaji setelah persoalan penyerapan gabah, kapasitas RMU, dan penyimpanan beras dapat dibenahi.
Diungkapkan pula, Pemkab Kutai Timur saat ini juga menyiapkan hibah lahan kepada Bulog untuk pembangunan gudang. Keberadaan gudang tersebut diharapkan memperkuat penyerapan hasil panen sekaligus memperbaiki rantai distribusi beras dari petani hingga konsumen.
Dengan pembenahan sektor hilir tersebut, pemerintah berharap hasil produksi petani tidak kembali terkendala keterbatasan tempat penyimpanan maupun kapasitas penggilingan.
“Setelah fondasi distribusi semakin kuat, teknologi penggilingan swalayan dapat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk dikembangkan di Kutai Timur,” tutur Dyah. (Adv-kominfo/Q)
