Oleh: Muhlisin, M.Sosio
Peneliti Pilar Merdeka Riset
ADA angka-angka dalam survei politik yang tidak selalu menarik karena besar atau kecil, tetapi karena arah perubahannya. Ketika penilaian publik terhadap seorang presiden bergerak dari tingkat yang sangat tinggi menuju angka yang jauh lebih rendah dalam beberapa bulan, ada sesuatu yang layak dibaca lebih jauh.
Dalam statistik, angka pada satu titik waktu memang penting. Tetapi rangkaian angka dari beberapa waktu dapat menceritakan sesuatu yang berbeda. Ia menunjukkan arah, perubahan, dan kecenderungan. Dalam politik, perubahan semacam ini menjadi semakin menarik karena menyangkut hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya.
Survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,9 persen. Pada Juli 2026, angka yang diberitakan turun menjadi 49,5 persen, sementara 48,8 persen menyatakan kurang atau tidak puas. Walaupunsecara resmi angka tersebut dibantah oleh Indikator, data ini tetap menarik dibaca sebagai bagian dari perubahan penilaian publik.
Sementara itu, SMRC memberikan deret waktu yang lebih jelas. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden yang pada November 2025 berada di angka 81,2 persen, turun menjadi
66,4 persen pada Februari–Maret 2026, dan kembali turun menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.
Dua lembaga survei tentu memiliki metode dan waktu pengumpulan data yang tidak persis sama. Karena itu, angka-angkanya tidak perlu dipertemukan secara matematis. Namun, ketika data dari pengukuran yang berbeda memperlihatkan perubahan penilaian publik pada periode yang berdekatan, hal tersebut tetap layak diperhatikan.
Kepuasan memang tidak sama dengan kepercayaan. Tetapi dalam kehidupan politik, penilaian terhadap kinerja pemerintah dapat menjadi salah satu bagian penting dari hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Ketika masyarakat merasa kebutuhan sehari-hari belum tertangani, harga kebutuhan pokok masih menjadi persoalan, program pemerintah belum berjalan maksimal, atau persoalan korupsi masih dirasakan, penilaian terhadap pemerintah pun dapat berubah.
Dalam survei SMRC Juli 2026, penurunan kepuasan antara lain berjalan bersama dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Di sisi lain, penilaian positif terhadap pemerintah juga dapat terbentuk dari pengalaman masyarakat terhadap program yang dirasakan secara langsung, seperti Makan Bergizi Gratis, bantuan yang semakin sering diterima, dan upaya pemberantasan korupsi.
Angka kepuasan bukan sekadar angka statistik. Di belakangnya terdapat pengalaman masyarakat dalam berhadapan dengan kebijakan dan kehidupan sehari-hari. Namun, pada titik tertentu, menarik untuk melihat apakah perubahan kepuasan tersebut juga berjalan beriringan dengan perubahan pilihan elektoral. Data Juli 2026 memperlihatkan perubahan pilihan elektoral tersebut dengan lebih jelas.
Dalam survei Indikator periode Juli yang diberitakan, pada simulasi lima nama, Dedi Mulyadi memperoleh 41,9 persen, sementara Prabowo Subianto 21,9 persen. Padahal pada April, posisi keduanya masih 30,6 persen dan 36,3 persen. Dalam simulasi yang sama, posisi Dedi yang sebelumnya berada di bawah Prabowo kemudian berada di atasnya pada Juli.
Gambaran yang searah muncul dalam survei SMRC. Pada Juli 2026, Dedi Mulyadi memperoleh 35 persen dalam simulasi semi-terbuka, sedangkan Prabowo 14,5 persen. SMRC
juga mencatat elektabilitas Prabowo dalam simulasi tersebut turun dari 34,9 persen pada November 2025 menjadi 14,5 persen pada Juli. Pada periode yang sama, dukungan terhadap
Dedi meningkat dari 19,7 persen menjadi 35 persen.
Dua lembaga tersebut memiliki metode, waktu pengumpulan data, jumlah sampel, dan desain simulasi yang berbeda sehingga angka-angkanya tidak dapat dibandingkan secara
langsung. Tetapi ada satu hal yang dapat dibaca dari keduanya: pada pengukuran Juli 2026, Dedi Mulyadi berada di atas Prabowo dalam simulasi elektoral yang digunakan masing-masing lembaga.
Karena itu, data elektabilitas menjadi penting, bukan untuk meramal Pemilu 2029, melainkan untuk melihat apakah perubahan penilaian terhadap kinerja pemerintah juga disertai perubahan dalam pilihan politik ketika responden dihadapkan pada simulasi kandidat.
Ketika tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden menurun dan pada saat yang sama posisi elektoral dalam survei juga berubah, ada hubungan politik yang layak diamati. Ini bukan
berarti setiap pemilih yang tidak puas otomatis berpindah pilihan. Perilaku pemilih dipengaruhi banyak faktor. Elektabilitas juga tidak identik dengan kepuasan terhadap pemerintah. Namun, ketika perubahan penilaian terhadap petahana muncul bersamaan dengan perubahan dukungan dalam simulasi elektoral, data tersebut menunjukkan bahwa perilaku pemilih dapat bergerak seiring dengan perubahan penilaian politik.
Yang menarik bukan sekadar angka elektabilitas siapa yang lebih tinggi. Yang lebih
penting adalah arah perubahannya. Pada awal pemerintahan, tingkat kepuasan yang tinggi dapat menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjalankan agenda kebijakan. Sebaliknya, ketika kepuasan menurun, pemerintah menghadapi kebutuhan untuk memahami mengapa masyarakat mulai memberikan penilaian berbeda.
Dalam konteks itu, kepercayaan menjadi penting. Kepercayaan politik tidak dibangun hanya melalui komunikasi atau popularitas. Ia juga terbentuk dari pengalaman masyarakat dalam merasakan kebijakan, memperoleh pelayanan, menghadapi harga kebutuhan, melihat penegakan hukum, dan menilai apakah janji-janji pemerintah diterjemahkan menjadi kenyataan.
Karena itu, angka kepuasan dari berbagai survei sebaiknya tidak hanya dibaca sebagai angka yang berdiri sendiri. Angka tersebut merupakan potret tentang bagaimana masyarakat menilai kinerja pemerintah pada suatu waktu tertentu. Ketika potret tersebut bergerak dan pada saat yang sama pilihan elektoral juga berubah, ada proses sosial-politik yang sedang berlangsung.
Pertanyaannya kemudian bukan apakah perubahan itu sudah menentukan Pemilu 2029. Belum tentu. Jarak waktunya masih panjang, sementara pilihan politik masyarakat dapat berubah mengikuti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, munculnya figur baru, dinamika partai, dan berbagai peristiwa politik lainnya.
Survei bukanlah hasil pemilu. Ia hanya potret pada satu waktu. Tetapi potret yang berulang dapat memperlihatkan arah perubahan. Karena itu, persoalannya bukan menebak siapa
yang akan menang pada 2029, melainkan melihat bagaimana hubungan antara petahana dan pemilih sedang berubah.
Jika penurunan kepuasan terus berlangsung dan tidak diikuti perbaikan yang dirasakan masyarakat, hubungan tersebut dapat mengalami perubahan lebih jauh. Sebaliknya, jika pemerintah mampu memperbaiki kinerja dan masyarakat merasakan hasilnya, penilaian publik pun masih sangat mungkin berubah.
Pada akhirnya, angka-angka survei mengingatkan kita pada satu hal sederhana: perilaku pemilih dapat berubah ketika penilaian dan kepercayaan mulai bergeser.
