SAMARINDA — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran pengurus Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) Wilayah Kaltim di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kaltim, Samarinda, Selasa (8/9/2026).
Pertemuan strategis ini dihelat sebagai tindak lanjut atas surat audiensi yang dilayangkan ABPPTSI pada awal Agustus 2026 lalu, sekaligus menjadi wadah sinkronisasi peran perguruan tinggi swasta dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menyongsong kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua ABPPTSI Kaltim, dr. Krisdinata, AIFO-K, didampingi Wakil Ketua I Agus Setia Gunawan, S.Sos., M.Si., serta Bendahara Yudani Fiernawardani, SKM, dan anggota pengurus lainnya. Sementara dari pihak legislatif, RDP dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, H. Muhammad Darlis, S.Hut., M.Si., M.H., bersama Damayanti anggota Komisi IV yang juga Ketua Fraksi PKB, Damayanti.
Dalam pemaparannya, dr. Krisdinata melaporkan hasil Musyawarah Wilayah Kedua yang telah merumuskan kepengurusan baru ABPPTSI periode 2026–2031. Ia menyebutkan, dari total sekitar 53 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang terdata di Kaltim, saat ini yang masih aktif beroperasi tersisa sekitar 35 PTS yang tersebar di 10 kabupaten/kota.
Krisdinata menegaskan, keberadaan ABPPTSI bersama puluhan PTS naungannya berkomitmen penuh mendukung program-program pemerintah daerah, termasuk gagasan peningkatan mutu pendidikan tinggi gratis (gratispol) di lingkungan perguruan tinggi swasta. Oleh karena itu, dukungan nyata dari eksekutif dan legislatif sangat krusial agar PTS di Kaltim memiliki daya saing kuat menghadapi ekspansi perguruan tinggi luar daerah.
“Kami sangat berharap bisa bersinergi dengan DPRD Kaltim maupun Pemprov Kaltim. Bagaimanapun ABPPTSI mendukung program pemerintah, khususnya terkait pendidikan tinggi di PTS di Kaltim,” ujar Krisdinata.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Komisi IV DPRD Kaltim mengeluarkan sejumlah poin kesimpulan dan rekomendasi penting untuk ditindaklanjuti bersama:
Komisi IV meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk meningkatkan sinergi dengan ABPPTSI dalam hal penguatan mutu, tata kelola, sarana prasarana, peningkatan akreditasi, hingga pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
ABPPTSI diminta menyerahkan hasil Rapat Kerja serta program kerja lima tahunan kepada DPRD Kaltim guna memudahkan koordinasi dan pengawasan sesuai lingkup tugas Komisi IV.
Komisi IV secara tegas meminta korporasi dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim untuk mengutamakan lulusan perguruan tinggi lokal dalam rekrutmen tenaga kerja sesuai kompetensi. “Perusahaan didorong menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) secara sungguh-sungguh untuk pengembangan sektor pendidikan tinggi swasta di Kaltim,” jelas Sekretaris Komisi IV DPRD Prov Kaltim, H. Muhammad Darlis.
Terkait permohonan agar Ketua DPRD Kaltim bersedia menjadi Dewan Kehormatan ABPPTSI Kaltim, Sekretaris Komisi IV menyatakan akan segera menyampaikan dan mengkoordinasikan hal tersebut kepada pimpinan dewan.
“Rekomendasi dukungan legislatif, khususnya di Komisi IV, terkait agar perusahaan-perusahaan yang ada di Kaltim memberi kesempatan prioritas bagi lulusan universitas, sekolah tinggi, akademi, dan institut lokal agar diterima bekerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi,” pungkas Krisdinata menyambut baik respon positif dari jajaran Komisi IV DPRD Kaltim.(*/mn)
