SAMARINDA — Langkah pemerintah daerah yang gemar “membagi” anggarannya untuk institusi vertikal pusat yang secara utama menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) baik untuk operasional maupun pembangunan fasilitas penunjang mendapat warning dari Senator Kaltim Aji Mirni Mawarni.
Anggota DPD RI asal Kalimantan Timur ini mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk membongkar ulang skema belanja dan berhenti menggerogoti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi membiayai program yang sejatinya tanggung jawab pemerintah pusat.
Di tengah jeratan efisiensi anggaran, Aji menilai tindakan pemda yang mengambil alih beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bentuk salah kaprah prioritas yang mengorbankan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Jangan sampai pemerintah daerah mengambil porsi kewenangan pembiayaan yang seharusnya menjadi porsinya APBN. Kalau kemampuan daerah masih mencukupi, tentu bisa membantu. Tetapi jangan sampai kebutuhan daerah sendiri terabaikan!,” tegas Aji Mirni Mawarni, saat serap aspirasi masyarakat yang berlangsung di Ruang Hiefnie Effendi Gedung PWI Kaltim di Samarinda, Kamis (27/8/2026).
Aji menyoroti sejumlah kejanggalan dalam tata kelola anggaran daerah yang dinilai tidak proporsional. “Di saat kebutuhan mendasar warga daerah masih menumpuk dan menjerit meminta alokasi dana, pemda justru royal menutupi beban kerja yang seharusnya diselesaikan oleh dana pusat,” ungkap Aji Mirni yang pernah menjabat sebagai Direktur PDAM Kutai Timur.
Menurutnya, daerah terus memperjuangkan dana TKD dari pusat, namun setelah anggaran turun, uang tersebut justru diputar kembali untuk mendanai urusan pusat. Aji mempertanyakan esensi dari perjuangan anggaran jika ujung-ujungnya daerah tetap dijadikan “sapi perah” pembiayaan, yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Anggaran pusat.
Aji memastikan persoalan ironis ini akan dibawa langsung ke meja Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi secara total kebijakan Transfer ke Daerah (TKD).
“Daerah teriak dana transfer ke daerah (TKD) tapi kenyataannya, dana yang ada digunakan bukan untuk membantu kebutuhan masyarakat, menangani masalah pendidikan, kemiskinan, malah digunakan untuk jor-joran membiayai proyek rehab kantor, cuci baju pejabat, beli mobil mewah, dan mendanai instansi vertikal. Lalu bagaimana kita mau menyuarakan jika begini pemanfaatan dananya,” jelasnya.
Menurut Mirni, koordinasi pusat dan daerah tidak boleh lagi menjadi ajang “pencucian tangan” pembiayaan, melainkan harus mengembalikan hak penuh APBD semata-mata untuk pelayanan rakyat di daerah.
“Manfaatkan dana APBD untuk benar-benar membiayai kebutuhan krusial daerah, jangan lagi ada penggunaan anggaran untuk kepentingan yang tidak pro rakyat,” pungkas Mirni.(*/mn)
