JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mengukuhkan komitmennya dalam mendukung akselerasi pembangunan nasional melalui program Jembatan Merah Putih Presisi. Hingga saat ini, sebanyak 895 jembatan telah dibangun dan direvitalisasi secara swadaya yang tersebar di 30 Kepolisian Daerah (Polda) di seluruh Indonesia.
Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., merinci bahwa dari total tersebut, 874 jembatan telah rampung sepenuhnya, sementara 17 unit lainnya sedang dalam tahap konstruksi dan empat unit sisanya dalam tahap perencanaan. Kehadiran infrastruktur ini tercatat memiliki total panjang 19,2 kilometer yang berhasil menghubungkan akses di 1.314 desa.
“Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi merupakan bentuk kehadiran Polri untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan,” ujar Kapolri dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).
Jenderal Sigit menegaskan, inisiatif ini merupakan implementasi nyata dari arahan Presiden agar TNI-Polri senantiasa berada di tengah masyarakat, memahami persoalan rakyat, serta memberikan solusi konkret. Pembangunan terbanyak tercatat di Polda Banten dengan 145 jembatan, disusul Polda Jawa Barat (137), Polda Riau (110), Polda Jawa Tengah (86), dan Polda Sumatera Selatan (81).
Selain pembangunan infrastruktur rutin, Polri juga sigap merespons kondisi darurat melalui pemulihan akses di wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Sebanyak 39 jembatan dibangun di daerah bencana, termasuk pemasangan enam Jembatan Bailey di Aceh dan Sumatera Barat untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap terjaga.
Dampak Ekonomi dan Pendidikan
Kapolri optimistis bahwa kehadiran jembatan ini akan memberikan multiplier effect bagi kehidupan warga desa. Kelancaran distribusi hasil pertanian dan perdagangan diharapkan mampu menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di pedesaan. Di sisi lain, infrastruktur ini menjadi akses krusial bagi para pelajar untuk menempuh pendidikan dengan lebih aman dan cepat.
“Kami berharap pembangunan ini memberikan manfaat luas bagi kelancaran aktivitas ekonomi dan akses pendidikan. Polri lahir dari rakyat dan harus selalu menjadi polisi rakyat,” tegas Kapolri.
Jenderal Sigit menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa seluruh upaya ini adalah wujud pengabdian terbaik Polri demi menciptakan institusi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(rls/mn)
