MALUKU – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi Strategis dan peninjauan lapangan terkait percepatan pembangunan sarana serta prasarana pertahanan di Pulau Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (18/6/2026).
Pulau Selaru memiliki posisi strategis dalam sistem pertahanan negara karena berhadapan langsung dengan jalur perlintasan internasional. Dalam kunjungan tersebut, tim Kemenko Polkam yang dipimpin oleh Kolonel Laut (P) Jimmy Pelupessy, M. Tr. Hanla, melakukan evaluasi langsung terhadap kondisi Pos TNI AL di wilayah tersebut.
Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku mulai dari Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Hukum, BPPD, Bappeda, hingga Dinas PUPR. Hadir pula perwakilan unsur TNI-Polri, yakni Polres Kepulauan Tanimbar, Dandim 1507/Saumlaki, Danlanal Saumlaki, serta Satgas Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer).
Kolonel Laut (P) Jimmy Pelupessy menegaskan, pembangunan infrastruktur pertahanan di perbatasan harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Menurutnya, penguatan sarana ini tidak hanya vital untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga berperan penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat lokal.
“Pembangunan ini harus dilaksanakan secara bersinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta TNI dan Polri. Infrastruktur yang terbangun harus mampu mendukung pemerataan pembangunan sekaligus menjaga keamanan wilayah perbatasan,” ujar Jimmy.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi dan tinjauan lapangan, tim merumuskan sejumlah rekomendasi prioritas. Di antaranya adalah peningkatan aksesibilitas transportasi, penguatan fasilitas pendukung pertahanan, pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan sarana komunikasi dan pengawasan di wilayah perbatasan.
Selain aspek domestik, Jimmy juga menyoroti pentingnya diplomasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Ia mengusulkan agar isu pengelolaan Pulau Selaru dan sekitarnya dibahas dalam forum Joint Border Committee (JBC).
“Pengelolaan kawasan perbatasan di lokasi ini juga dapat dibahas dalam forum JBC antara Indonesia dengan Australia maupun Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL). Langkah ini penting dalam memperkuat kerja sama pengelolaan kawasan perbatasan dengan negara tetangga,” pungkasnya.(rls/mn)
