SAMARINDA – Penanganan warga terlantar di Kota Samarinda menuai perhatian khusus dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Dr. Yulianus Henock Sumual, S.H., M.Si. Ia mengkritik keras adanya benturan anggaran yang membuat Dinas Sosial (Dinsos) kerap kali tidak mampu menangani masalah sosial ini secara mandiri.
Hal tersebut mengemuka saat Yulianus menerima audiensi dari pengurus Yayasan Silaturahmi Informasi Taruna Kalimantan Timur (YSITKT) di ruang rapat Kantor DPD RI Provinsi Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Selasa (19/5/2026).
“Seharusnya pemerintah atau negara hadir jika ada warga terlantar yang memerlukan bantuan penanganan. Jangan sampai membeli mobil (dinas) delapan miliar lebih mampu, rehab rumah dinas yang masih bagus puluhan miliar mampu, tapi membantu warga yang terlantar tidak mampu,” tegas Yulianus.
Buka Ruang Aduan dan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial
Merespons keluhan terkait keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam menangani persoalan sosial, Senator asal Kaltim ini meminta masyarakat untuk tidak ragu melayangkan surat aduan resmi ke DPD RI.
“Nanti kita tindaklanjuti dengan dinas terkait, bila perlu Gubernurnya kita panggil,” lanjutnya.
Yulianus menambahkan bahwa empat anggota DPD RI Dapil Kaltim periode 2024–2029—yang terdiri dari dirinya, Sinta Rosma Yenti, S.A.P., Aji Mirni Mawarni, S.T., M.M., dan Dr. dr. Andi Sofyan Hasdam, Sp.N.—berkomitmen tinggi dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menyerap aspirasi warga.
Selain masalah ketiadaan anggaran, sorotan tajam juga diarahkan pada efisiensi anggaran di tubuh Dinas Sosial. Sekretaris YSITKT, Fajri Anwar, membeberkan adanya indikasi pemborosan dalam proses pemulangan warga terlantar ke daerah asal.
“Kebiasaan orang Dinas Sosial jika akan memulangkan klien ke daerah asal, yang diberangkatkan satu orang, tapi yang mengantar bisa sampai lima orang. Ini pemborosan. Yang seharusnya bisa memulangkan tiga orang terlantar, anggarannya habis hanya untuk memulangkan satu orang,” ungkap Fajri.
Selama ini, keterbatasan operasional pemerintah daerah membuat penanganan masalah sosial di Samarinda—sebagai ibu kota provinsi yang magnetis bagi para perantau—banyak bertumpu pada paguyuban kedaerahan dan yayasan sosial.
Ketua YSITKT, Muhammad Rizaldy, menjelaskan bahwa yayasan yang dipimpinnya resmi berkekuatan hukum sejak Desember 2024 untuk membantu pemerintah dalam hal informasi dan penanganan persoalan sosial, mulai dari warga terlantar, jenazah terlantar, hingga korban musibah.
“Terakhir, kami memakamkan warga asal Lumajang yang meninggal dunia di Samarinda karena sakit tanpa didampingi keluarga,” kata Rizaldy.
Fajri Anwar pun berharap melalui silaturahmi dengan DPD RI ini, ada jalan keluar untuk membuka transparansi anggaran pemerintah provinsi terkait penanganan masalah sosial.
Program Bedah Rumah
Di akhir audiensi, Yulianus Henock mendorong penguatan peran YSITKT di tengah masyarakat. Ia bahkan langsung menggandeng yayasan tersebut untuk berkolaborasi dalam program jaring aspirasi bidang infrastruktur.
“Kami ada program bedah rumah, satu unit rumah besaran bantuannya Rp20 juta. Tolong kawan-kawan di YSITKT bisa bantu pendataan warga yang rumahnya perlu penanganan bedah rumah. Saya hanya bisa bantu lewat program, tidak bisa bantu uang,” pungkas Yulianus berseloroh.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh jajaran teras YSITKT, di antaranya Ketua Muhammad Rizaldy, Sekretaris Fajri Anwar, para Wakil Ketua (Setia, Candra Praja Adi Saputra, Masdjidawati), serta para kepala bidang (Muhammad Aswat, Surya Budi, Wahyudi, Suciati, dan Yuriati) berlangsung sangat kekeluargaan dengan pengantar banyak menggunakan bahasa kedaerahan.(mn)
