SAMARINDA – Karang Paci akan menjadi saksi bisu ujian integritas para wakil rakyat esok hari. Gabungan mahasiswa dari Samarinda dan Kukar menargetkan penandatanganan pakta integritas sebagai janji suci penggunaan hak angket. Bukan tanpa alasan, publik kini menyoroti dugaan praktik dinasti politik yang kian kental di pucuk pimpinan Kaltim.
Gelombang keresahan masyarakat di Kalimantan Timur tampaknya sudah mencapai puncaknya. Jika tidak ada aral melintang, Selasa (21/4/2026) besok, jalanan di depan Gedung DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur akan berubah menjadi lautan massa.
Diperkirakan 1.000 hingga 1.500 mahasiswa dari berbagai penjuru Samarinda dan Kutai Kartanegara telah memantapkan barisan. Belum lagi masyarakat yang sudah memendam kekecewaan ulah gubernur Rudy Mas’ud, mereka datang dengan satu tujuan besar, menuntut DPRD Kalimantan Timur menggunakan hak angket untuk mengevaluasi secara total kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim dan menuntut mundur Rudy Mas’ud sebagai gubernur Kaltim.
Konsolidasi di “akar rumput” mahasiswa pun sudah matang. Koordinator lapangan aksi, Kamarul Azwan, mengungkapkan bahwa komunikasi lintas kampus telah dilakukan secara intensif dalam beberapa hari terakhir.
“Komunikasi terus berjalan dan masing-masing kampus sudah melakukan konsolidasi internal. Untuk tanggal 21 April, kami siap turun aksi,” kata Kamarul saat dikonfirmasi pada Minggu (19/4/2026) malam.
Aksi besar-besaran ini merupakan gabungan dari kekuatan intelektual berbagai universitas ternama, mulai dari Universitas Mulawarman (Unmul), UNTAG 45 Samarinda, UINSI Samarinda, Politeknik Negeri Samarinda, Unikarta, UNIBA, hingga UMKT.
Titik kumpul utama direncanakan di Gedung DPRD Kaltim atau yang akrab disebut “Karang Paci”. Di sana, mahasiswa memasang target tinggi; mendesak anggota dewan menandatangani pakta integritas sebagai janji suci untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja pemprov melalui hak angket.
Tak berhenti di situ, massa akan bergerak menuju Kantor Gubernur untuk menyuarakan kekecewaan atas kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Namun, di tengah persiapan aksi, ada pemandangan yang mencolok di sekitar Kantor Gubernur Kaltim. Pagar kawat berduri mulai terpasang, seolah membentengi kekuasaan dari suara rakyat. Menanggapi hal tersebut, Kamarul menilai langkah pemerintah terlalu berlebihan.
“Saya pikir tidak perlulah ada hal-hal seperti itu (pagar kawat). Ketika tuntutan kami dipenuhi, kami tidak akan membuat hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya. Ia menjamin bahwa mahasiswa tidak datang untuk berbuat anarkis, melainkan untuk berdialog.
Di pengujung keterangannya, Kamarul tak hanya memanggil rekan sesama jaket almamater, tetapi juga mengetuk pintu hati masyarakat luas. Ia menilai kondisi Bumi Mulawarman saat ini sedang tidak ideal.
“Silakan sampaikan suara dan aspirasi. Kami mengajak masyarakat untuk ikut peduli dan tidak takut bersuara, karena Kaltim sedang tidak baik-baik saja,” pungkasnya.(*/mn)
