KUTAI TIMUR – Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, mengakui bahwa penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 masih rendah, baru mencapai sekitar 45 persen. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang dihadapi pemerintah daerah sepanjang tahun ini, termasuk adanya efisiensi anggaran dan proses pergeseran yang cukup panjang.
“Tahun ini pada saat kita melaksanakan tugas, ternyata tiba-tiba ada TDF (Tunjangan Dana Fungsional) kita yang tidak dibayar, kemudian ada efisiensi sehingga kita butuh melakukan pergeseran dan pergeseran itu pun cukup panjang pembahasannya sampai masuk ke batas waktu perubahan anggaran. Ini yang bikin cukup panjang,” ungkap Ardiansyah saat diwawancarai di Kantor DPRD Kutim, Jum’at (21/11/2025).
Meski demikian, ia menyatakan optimisme bahwa dalam satu sampai dua bulan ke depan, penyerapan anggaran dapat diselesaikan. Ia juga tidak mempermasalahkan jika nantinya terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di tahun 2026, asalkan dana masih tersedia.
“Alhamdulillah di bulan Oktober kemarin, kita sudah masuk di perubahan, mudah-mudahan 1-2 bulan ini bisa selesai. Perkara nanti tidak selesai ya memang jadi Silpa nantinya,” jelasnya.
Ketika ditanya apakah ada potensi Silpa di tahun 2026, Bupati menjawab santai, “Ya, enggak ada masalah Silpa tuh asal uangnya masih ada kan? Yang bahaya itu Silpa uangnya enggak ada”.
Untuk mengantisipasi masalah serupa di tahun mendatang, Ardiansyah menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran. Ia memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mulai bekerja sejak awal tahun.
“Untuk tahun depan saya minta itu mulai Februari paling lambat Maret sudah mulai bekerja. Kalau yang 2025 ini kita mau start ternyata ada efisiensi, jadi itu yang bikin kita kewalahan lagi untuk membahas ke dalam lagi,” katanya. (Adv-Kominfo/Q)
