KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menargetkan penyelesaian seluruh hutang daerah senilai Rp1,4 triliun pada Desember 2025. Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menuntaskan kewajiban pembayaran hutang yang telah menumpuk tersebut sebelum tahun anggaran berakhir.
“Wajib, karena hutang-hutang yang kemarin kan total hutang kita semua kredit 1,4 atau berapa itu? Dan Insya Allah tahun ini harus selesai ini di bulan Desember ini. Tinggal hanya berapa miliar saja lagi ya? Insya Allah habis,” ujar Ardiansyah Sulaiman saat diwawancarai wartawan di kantornya, Jum’at (21/11/2025).
Hutang daerah yang dimaksud merupakan akumulasi kewajiban pembayaran dari berbagai program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang belum terselesaikan. Bupati menyampaikan bahwa hingga saat ini pembayaran hutang terus dilakukan secara bertahap dan sisa yang belum terbayar sudah tidak banyak lagi.
Penyelesaian hutang daerah ini menjadi prioritas utama pemerintah kabupaten mengingat dampaknya terhadap kesehatan keuangan daerah dan kredibilitas Pemkab Kutim di mata para kontraktor dan rekanan. Selain itu, penuntasan hutang juga akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan baru.
“Komitmen untuk menyelesaikan hutang daerah ini sejalan dengan upaya pemerintah kabupaten dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Penyelesaian hutang menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja keuangan daerah oleh Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tegasnya.
Sebelumnya, DPRD Kutai Timur juga telah memberikan perhatian khusus terhadap persoalan hutang daerah ini. Dalam berbagai rapat pembahasan APBD, fraksi-fraksi di DPRD kerap menanyakan progres penyelesaian hutang dan meminta kepastian waktu pelunasan agar tidak mengganggu program pembangunan tahun berjalan.
Dengan target penyelesaian di bulan Desember 2025, pemerintah kabupaten optimis dapat memulai tahun 2025 dengan posisi keuangan yang lebih sehat. Hal ini akan memungkinkan Pemkab Kutim untuk lebih fokus pada pelaksanaan program-program prioritas pembangunan, terutama dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kutai Timur. (Adv-Kominfo/Q)
